JAKARTA, HOLOPIS.COM – Pembakaran rumah milik 38 politisi Sri Lanka dan perusakan 75 rumah lainnya oleh pengunjuk rasa pada Rabu (11/5) sejatinya harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah Indonesia, yaitu dengan tidak membuat rakyat merasa kecewa pada kebijakan yang diambil.
Demikian dikatakan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan melalui akun Twitter pribadinya, Rabu (11/5).
Anthony mengingatkan, salah satu yang harus diperhatikan adalah “jebakan utang China”. Karena, menurutnya, jebakan serupa juga menjadi penyumbang krisis terjadi di Sri Lanka.
“Proyek utang China kembali menelan korban. Pemerintah, DPR dan MK harus belajar dari kasus Sri Lanka, batalkan semua UU Tirani yang menambah derita rakyat,” tegas Anthony Budiawan.
Anthony berharap pemerintah benar-benar bekerja untuk rakyat dengan tulus. Jangan sampai kebijakan pemerintah justru melindungi oligarki dan terus melakukan penindasan kepada rakyat. Sebab jika demikian, maka tidak menutup kemungkinan Indonesia bisa terkena imbas dari krisis yang terjadi di Sri Lanka.
“Jangan malah menindas, jangan sampai terlambat menjadi Indonesia Spring,” tandasnya.
Sebagaimana diketahui, salah satu penyebab krisis di Sri Lanka adalah utang yang menumpuk. Per akhir 2021 utang mereka mencapai 50,72 miliar dolar AS atau sudah setara 60,85 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Pemerintah Sri Lanka sempat meminjam dari China untuk sejumlah infarstruktur proyek sejak 2005, melalui skema Belt and Road (BRI). Salah satunya pembangunan pelabuhan Hambantota.
Total utang Sri Lanka ke China mencapai 8 miliar dolar AS atau mencapai seperenam dari total utang luar negerinya. Namun sayangnya sebagian proyek dinilai tak memberi manfaat ekonomi bagi negara itu.
