JAKARTA, HOLOPIS.COM – Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani berikan apresiasi, atas langkah yang diambil presiden Joko Widodo (Jokowi) tekait larangan ekspor ekspor crud palm oil (CPO).
Ia mengatakan, keputusan tegas dari presiden berdampak positif pada pemenuhan kebutuhan minyak goreng (migor) dalam negeri. Sehingga, rakyat bisa mendapatkan migor tentunya dengan harga terjangkau.
“Kelangkaan migor dan tingginya harga migor di pasaran akan dapat diatasi dengan keputusan presiden tersebut. Sehingga persoalan yany timbul di masyarakat dapat segera teratasi,” ujar Muzani (28/4).
“Kebijakan ini adalah hal yang prioritas, agar kedaulatan Indonesia sebagai negara terbesar produsen CPO tidak lagi dipertanyakan. Keputusan presiden Jokowi soal ini sudah benar. Memenuhi harapan masyarakat pada umumnya,” lanjutnya.
Muzani pun menjelaskan, bahwa apa yang disampaikan langsung oleh presiden itu memberiksn dampak turunnya pendapatan negara dari ekspor CPO.
Bahkan produksi CPO bisa menurun, termasuk minyak goreng. Yang akibatnya serapan terhadap TBS (Tandan Buah Segar) dari para petani sawit akan berkurang. Sehingga, pendapatan para petani sawit pun akan menurun.
Bahkan produksi CPO bisa menurun, termasuk minyak goreng. Yang akibatnya serapan terhadap TBS (Tandan Buah Segar) dari para petani sawit akan berkurang. Sehingga, pendapatan para petani sawit pun akan menurun.
Tapi kebijakan yang mendahulukan kepentingan dan kebutuhan dalam negeri harus didahulukan. Tidak ada suatu kebijakan yang sempurna tanpa menimbulkan persoalan. Selalu saja, kata Muzani, kebijakan itu menimbulkan dua sisi. Ada yang diuntungkan dari kebijakan itu, tapi ada juga yang dirugikan.
“Inilah proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan yang keluar dari pemerintah tidak selalu menguntungkan semua pihak. Ada pengorbanan dari pihak lain untuk mencapai kebaikan bersama,” ujar Muzani.
Wakil Ketua MPR itu kemudian mengajak semua pihak untuk mendukung kebijakan ini. Sebab keputusan presiden tentu sudah dipertimbangkan secara matang. Itu sebabnya, diperlukan kesediaan para pengusaha sawit untuk tidak mempersoalkan keputusan presiden.
