JAKARTA, HOLOPIS.COM – Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suryadi Jaya Purnama mendesak pemerintah untuk menunda proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Menurutnya, proyek IKN yang akan dibangun di Kalimantan Timur itu merupakan pemborosan besar bagi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“F-PKS juga mengajak masyarakat termasuk mahasiswa yang demo kemarin untuk tolak IKN ini, karena hal ini menjadi suatu kemubaziran yang besar,” kata Suryadi, (22/4).
Suryadi khawatir, jika nantinya pemerintah akan mengingkari janjinya untuk tidak membebani APBN dalam pembangunan IKN. Sebab saat ini, sejumlah investor menyatakan mundur dari proyek tersebut.
Menurut Suryadi, alangkah baiknya jika dana yang awalnya untuk membiayai proyek IKN tersebut digunakan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
“F-PKS sendiri menolak penggunaan APBN yang besar itu untuk pembangunan IKN. Sebab, dana sebesar itu akan lebih bermanfaat untuk pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, di mana menurut data BPS jumlah kemiskinan meningkat sebanyak 2,7 juta orang selama pandemi,” tuturnya.
Sebagai informasi, Sri Mulyani telah mengatakan, bahwa pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar Rp27 triliun hingga Rp30 triliun untuk pembangunan IKN. Dana tersebut diambil dari APBN tahun anggaran 2023.
“Kita dalam APBN tahun depan sudah mencadangkan belanja pembangunan ibu kota negara baru yaitu Rp27 triliun hingga Rp30 triliun,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers virtual, Kamis (14/4).
Suryadi menyarankan, uang tersebut lebih sebaiknya dialihkan untuk program padat karya di Kementerian PUPR yang alokasi yang hanya mendapat anggaran sebesar Padahal Rp13,64 triliun, padahal di tahun sebelumnya, anggaran program padat karya mencapai Rp24,27 triliun.
“Pembangunan IKN ini adalah sebuah mega proyek yang kurang bermanfaat untuk pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, bahkan cenderung menjadi beban negara untuk saat ini,” tegasnya.
