Selain itu, ia menilai tidak tepat jika masih ada pihak luar Kalimantan Timur yang masih mempersoalkan kepindahan IKN ke wilayah Kaltim.
“Tidak perlu diperdebatkan lagi, karena wilayah Kaltim sebagai bagian NKRI,” imbuhnya.
Selain itu, Abdul Majid mengatakan bahwa menurut masyarakat Kukar, kepindahan IKN ke Kaltim diibaratkan seperti mendapatkan rezki durian, sebuah kesempatan emas untuk memajukan wilayah Kukar.
“Tentu koridor pembangunan IKN akan berdampak positif bagi kemajuan pembangunan infrastruktur, dan sarana serta prasarana lainnya di Wilayah Kaltim,” terang Majid.
Namun demikian, ia menilai bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Kukar dan seluruh masyarakat harus sadar diri, yakni tentang pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mengisi peran yang sangat strategis di Badan Otorita IKN.
“Kami menyarankan, agar nantinya Kepala Badan Otorita IKN memberi porsi yang proporsional kepada SDM lokal di Kaltim untuk mengisi jabatan birokrasi atau tenaga lapangan lainnya, sebab jangan sampai justeru orang luar Kaltim yang menempati semua lini di Badan Otorita IKN,” paparnya.
Terakhir, Abdul Majid menyarankan agar sebaiknya ada Pemerintahan Daerah Khusus di bawah Badan Otorita IKN yang berfungsi untuk mengatur dan mengelola pemerintahan daerah khusus IKN. Manfaat dan pentingnya pemindahan dan pembangunan IKN, tentu sudah tertuang dalam naskah akademis, misalnya agar ada pemerataan pembangunan di luar Jawa.
“Kaltim termasuk wilayah yang aman dari bencana, serta lokasi strategis di tengah-tengah kepulauan Indonesia, sehingga DKI Jakarta dengan segala beban persoalan sosial dan lingkungannya, dipandang sudah tidak layak lagi untuk dikembangkan sebagai IKN dalam jangka waktu ke depan,” pungkasnya.
