JAKARTA, HOLOPIS.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kembali menegaskan kembali, bahwa pemerintah tetap fokus siapkan pelaksanaan Pemilu 2024.
“Jadi pemerintah tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk Pemilu Presiden dan Wapres, serta legislatif dan Pilkada serentak,” kata Mahfud dalam kunjungan kerja di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, Minggu (20/3).
Ia mengatakan bahwa kegaduhan politik yang dilakukan oleh elite tak akan digubris. Namun ia mewakili pemerintah secara organisasi menegaskan, bahwa pemilu tetap sesuai aturan main yang ada, yakni pelaksanannya tetap di tanggal yang telah disepakati bersama antara penyelenggara pemilu, pemerintah pusat dan DPR RI.
“Urusan Parpol di DPR silakan lah. Kita akan bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya,” ujarnya.
Kemudian, Mahfud juga menambahkan, terkait dengan adanya diskusi yang muncul di Partai Politik, DPR, LSM dan Ormas, adalah hal lumrah untuk dilakukan. Karena di dalam demokrasi, setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya.
“Bahwa Partai Politik, DPR, LSM, Ormas, mau mendiskusikan hal itu, diskusikan saja. Silahkan diskusi, apa hasilnya itu urusan politik,” ujarnya.
Hanya saja, ia tetap menggarisbawahi, persoalan wacana penundaan pemilu, pemerintah tidak akan sepakat dan tetap melaksanakan pemilu di tanggal 14 Februari 2024 untuk Pilpres dan Pileg, serta 27 November 2024 untuk Pilkada.
“Tapi bagi pemerintah, saya sekarang sudah menyiapkan. Tahun 2024 ada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, legislatif dan Pilkada serentak. Itu kita siapkan,” tegas Mahfud.
Di dalam kesempatan yang sama, tokoh asal Madura itu juga menjelaskan, terkait beredarnya rencana pembahasan pemunduran Pemilu yang akan dilakukan di Balikpapan, Senin mendatang, Mahfud mengatakan bahwa pihaknya sudah membatalkan.
Karena dalam faktanya, muncul narasi seolah Kemenko Polhukam sedang membahas peluang penundaan pemilu 2024. Padahal acara tersebut tidak demikian, akan tetapi lebih menekankan tentang persiapan pemilu hasil kesepakatan KPU Bawaslu bersama Komisi II DPR RI dan Kemendagri.
“Kemarin ada berita di Balikpapan, katanya Kemenko Polhukam undang Bawaslu, undang KPU untuk mendiskusikan isu penundaan Pemilu. Ya, itu kita batalkan, karena itu akan menimbulkan isu liar seakan-akan kita mengagendakan, padahal sebenarnya kita mau menjelaskan kepada masyarakat bahwa agenda pemerintah tetap (pemilu digelar 2024 -red),” jelas Menko Polhukam.
