JAKARTA, HOLOPIS.COM – Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi angkat bicara terkait pencabutan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng kemasan.
Ia menilai, pemerintah telah menyerah dengan melempar persoalan minyak goreng ke mekanisme pasar, setelah masyarakat dibuat seperti kelinci percobaan.
“Pemerintah seperti bertekuk lutut dalam memasok minyak goreng ke konsumen. Kami melihat masyarakat ini seperti kelinci percobaan, pemerintah coba kebijakan a, b, c, dan akhirnya gagal. Klimaksnya akhirnya pemerintah gagal dan menyerah pada market mechanism,” ungkap Tulus, Sabtu (19/3).
Ia pun merasa terdapat kejanggalan terkait dengan polemik minyak goreng yang melanda Tanah Air belakangan ini.
Di mana ketika aturan HET dilepas, serta aturan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) di tingkat produsen juga dilepas, minyak goreng yang awalnya langka mendadak melimpah di pasaran.
“HET dilepas, DMO dan DPO juga dilepas. Akhirnya, kemudian harga minyak goreng dilepas ke pasar dan baru banjiri kita setelah langka. Tapi harganya jadi mahal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tulus mengaku heran dengan Presiden Joko Widodo yang cenderung diam dalam menyikapi persoalan besar terkait minyak goreng, yang bahkan saat ini sudah masuk ke ranah kartel.
“Ini juga aneh kalau gonjang ganjing begini Pak Presiden biasanya turun tangan, tapi saya lihat Presiden belum turun tangan, belum bicara signifikan soal fenomena ini. Kalau sudah bicara kartel dan mafia ini levelnya harusnya Presiden memang,” papar Tulus.
“Tapi dalam hal ini Presiden seolah-olah jadikan Mendag bemper,” ucapnya.
