“Instrumen negara ini lengkap. Bahkan kalau memang keberpihakan itu ada pada rakyat mungkin Mendag tak segan libatkan mahasiswa untuk turut mendesak para kartel yang bermain,” ucapnya.
Tidak hanya itu saja, Eko juga mempertanyakan soal subsidi Rp7,6 triliun uang yang diambil dari pungutan sawit yang di kelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
“Setahu kami, kebijakan itu sudah berjalan, tetapi dalam pantauan kami di lapangan harga minyak goreng di pasaran masih tak sesuai dengan harapan,” terangnya.
“Pertanyaannya mana hasil dari kebijakan itu dan kemana dananya pergi. Jangan main-main rakyat sedang susah,” sambungnya.
Terakhir, ia meminta agar Menteri Perdagangan tidak membuat situasi nasional semakin ruwet. Dan jika memang tidak sanggup menjalankan amanat saat ini dengan baik, ia sarankan agar reshuffle dilakukan.
“Jika memang sudah tidak sanggup mengatasi persoalan, BEM Nusantara nilai Mendag Lutfi layak dicopot,” pungkasnya.
Perlu diketahui, bahwa pemerintah pusat telah mencabut ketentuan HET minyak goreng yang sempat ditetapkan sebesar Rp14.000.
Akibatnya, saat ini harga minyak goreng dilepas ke mekanisme pasar, sehingga harga yang dipatok rata-rata per liternya mencapai Rp 23.000.
Pencabutan HET minyak goreng dari Rp14.000 ke harga sesuai mekanisme pasar ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto pada haru Selasa (15/3).
