Penundaan Pemilu Cederai Konstitusi dan Demokrasi

JAKARTA, HOLOPIS.COM – Wacana penundaan Pemilu 2024 untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo tuai polemik. Wacana tersebut, awal mula diungkapkan oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan pernyataannya itu didukung oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas.

Alasan penundaan pemilu 2024 yang dijelaskan oleh Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar menyangkut kondisi ekonomi Indonesia yang sebelumnya stagnan dua tahun terakhir mulai mengarah positif.

“Pemilu itu biasanya ada 3 kondisi, pertama para pelaku ekonomi itu melakukan freeze, pembekuan, wait and see dan setop agresivitas ekonomi saat pemilu,” kata Muhaimin dalam keterangan, (23/2).

Kedua, transisi kekuasaan kerap kali menimbulkan ketidakpastian ekonomi sehingga mengganggu suasana perbaikan ekonomi, apalagi usai agenda G20. Di sisi lain, mantan Menteri Tenaga Kerja ini juga khawatir ada eksploitasi ancaman politik.

“Oleh karena itu dari seluruh masukan itu pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun lagi agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi 2 tahun selama pandemi, Ya (ditunda) setahun lah, kalau gak maksimal dua tahun,” kata Muhaimin.

Sementara itu, Di kubu pro, Partai Golkar mengaku serius mengkaji wacana tersebut. Wakil Ketua Partai Golkar Melchias Markus Mekeng memandang tidak masalah untuk mengganti waktu pemilu selama sesuai aturan yang ada.

“Yang tidak bisa diubah hanya kitab suci. Di luar itu, semua bisa diubah asal melalui mekanisme konstitusi,” kata Mekeng, (25/2).

Mekeng menerangkan, keinginan penundaan pemilu tidak lepas dari rencana perpanjangan masa jabatan Jokowi. Ia mengingatkan, perpanjangan masa jabatan penting untuk melihat dari sisi ekonomi. Ia beralasan, pemerintah Jokowi sudah tidak bisa lagi mengalami defisit APBN lebih dari 3 persen di tahun 2023. Situasi itu membuat Indonesia harus kembali patuh pada Undang-Undang Keuangan Negara.

Bercermin dari situasi tersebut, pemerintah harus jeli dalam mencari penerimaan negara lewat menggenjot pajak, peningkatan investasi, hingga PDB naik.

Di sisi lain, pembiayaan negara lebih banyak ditopang utang karena penerimaan negara berkurang.

“Nanti kalau sudah ada hiruk-pikuk pemilu 2024, bagaimana meningkatkan penerimaan negara? pasti tersendat. Ini bahaya,” kata Mekeng.

Mekeng pun menuturkan, kondisi penerimaan uang negara yang kurang sementara utang dilarang akan membuat negara sulit. Ia mengingatkan bahwa negara juga dituntut untuk mengurangi kemiskinan, tetapi bansos, PKH dan bantuan lain berpotensi berhenti di masa pemilu.

“Jika utang tidak boleh dan semua bantuan ditarik karena menjelang pemilu, bagaimana ekonomi bisa bergerak? Ekonomi bisa hancur kalau semua itu ditarik,” kata Mekeng.

Mekeng juga mengingatkan investasi berpotensi terganggu karena pengusaha pasti pada posisi wait and see. Ia juga mengingatkan UMKM masih perlu subsidi agar bisa bertahan akibat pandemi. Di sisi lain, biaya pemilu cukup tinggi hingga Rp100 triliun dan harus dipenuhi negara.

“Kalau semua berhenti karena pemilu, kan bahaya. Ekonomi akan lumpuh. Makanya wacana perpanjangan masa jabatan itu realistis dan rasional,” kata Mekeng.

Mekeng juga mengingatkan investasi berpotensi terganggu karena pengusaha pasti pada posisi wait and see. Ia juga mengingatkan UMKM masih perlu subsidi agar bisa bertahan akibat pandemi. Di sisi lain, biaya pemilu cukup tinggi hingga Rp100 triliun dan harus dipenuhi negara.

“Kalau semua berhenti karena pemilu, kan bahaya. Ekonomi akan lumpuh. Makanya wacana perpanjangan masa jabatan itu realistis dan rasional,” kata Mekeng.

Sementara itu, PAN sepakat untuk memundurkan waktu pelaksanaan pemilu. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memandang ada sejumlah alasan. Pertama, soal situasi pandemi yang masih butuh perhatian khusus. Situasi ini, berkaitan dengan kondisi ekonomi Indonesia yang belum pulih akibat COVID.

“Kondisi perekonomian yang belum stabil sehingga pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat masih perlu melakukan pemulihan untuk kembali bangkit,” ujarnya, (25/2).

Zulhas juga memandang situasi konflik global perlu diperhatikan, salah satunya perang Rusia-Ukraina. Di sisi lain, anggaran pemilu kini dianggap membengkak dari rencana efisiensi sehingga lebih baik anggaran digunakan untuk kepentingan publik. Alasan terakhir adalah pemerintah perlu mengedepankan kelanjutan program pembangunan nasional yang tertunda akibat COVID.

Menurut Zulhas, poin-poin tersebut ditambah persepsi publik terhadap kinerja presiden dalam menangani pandemi yang naik bisa menjadi pemicu agar pemilu diundur.

“Mempertimbangkan hal-hal tersebut serta setelah mendengar masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan, PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur,” kata Zulhas.