Penundaan Pemilu Cederai Konstitusi dan Demokrasi

Menolak Wacana Pemilu 2024 Ditunda

Sementara itu, sejumlah pihak pun ada yang menyatakan kontra. Salah satunya, PDIP, menolak wacana penundaan pemilu. Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, PDIP menolak gagasan tersebut dengan alasan patuh terhadap konstitusi yang berlaku.

Ia mengingatkan bahwa Presiden bersumpah untuk memegang teguh undang-undang dan aturan berlaku sebaik mungkin.

“Atas dasar ketentuan konstitusi pula konstitusi mengamanatkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Dengan demikian tidak ada sama sekali ruang penundaan pemilu,” kata Hasto, (24/2).

Ia mengutip pernyataan Jokowi yang menolak wacana perpanjangan masa tugas atau penundaan pemilu. Menurut Hasto, periodisasi pemilu 5 tahunan membentuk kultur demokrasi. Kultur ini harus dijaga agar tidak menimbulkan instabilitas politik.

“Jadi daripada berpikir menunda pemilu, sebaiknya terus melakukan langkah konsolidasi untuk mempersiapkan pemilu,” kata Hasto.

Demokrat juga menolak narasi tersebut. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra memandang pemerintah sebaiknya fokus dalam upaya pemulihan ekonomi. Selain itu, Demokrat juga menerangkan negara sudah menetapkan di konstitusi bahwa pemilihan umum berjalan 5 tahunan. Ia pun mengingatkan bahwa pemerintah, DPR dan KPU sepakat pileg dan pilpres berjalan 14 Februari 2024 dan Pilkada 27 November 2024. Hal ini memberikan kepastian kepada pengusaha.

“Jangan kemudian malah membuat gaduh dengan usul-usul yang tidak perlu, apalagi melanggar konstitusi. Usulan menunda pemilu satu dua tahun ini kan membuat gaduh saja,” kata Herzaky.

Herzaky khawatir isu penundaan pemilu sebagai pesanan oligarki. Oleh karena itu, kata Herzaky, pemerintah sebaiknya tetap fokus pada upaya pemulihan ekonomi. Ia yakin Jokowi akan turun panggung politik dengan warisan ekonomi membaik dan menjaga iklim demokrasi secara baik.

Tidak hanya PDIP dan Demokrat, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, juga menanggapi wacana penundaan Pemilu 2024.

Juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan prabowo berjanji menghormati konstitusi.

“Terkait dengan wacana penundaan Pemilu 2024, Pak Prabowo Subianto menyatakan beliau menghormati konstitusi kita dan menjaga konstitusi kita, serta merawat demokrasi kita yang sehat,” kata Dahnil, (1/3).

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sugiono menegaskan partainya menolak wacana penundaan Pemilu 2024 sejumlah elite partai politik.

Dia mengatakan, Gerindra taat pada ketentuan dan asas konstitusional yaitu UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil setiap lima tahun sekali.