Kemudian, muncul penjelasan dari akun Humas Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta di Twitter, yakni @humas_jogja. Mereka menjelaskan tentang sekelumit isi dari naskah akademik di balik Kepres tersebut. Dan berikut adalah sejarah versi Humas Jogja yang dimuat di dalam utasnya ;
Tanggal 1 Maret ditetapkan sebagai hari Penegakan Kedaulatan Negara melalui Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 2022 tentang Hari Kedaulatan Negara. #SO1Maret
Serangan Umum 1 Maret 1949 digagas oleh Menteri Pertahanan Indonesia sekaligus Raja Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan dipimpin oleh Panglima Besar Jendral Soedirman, serta disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wapres Mohammad Hatta. #SO1Maret
Meskipun di dalam Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 2022 tersebut tidak menyebutkan nama Soeharto, Oerip Sumohardjo, Ventje Sumual, Mayor Sardjono serta tokoh lainnya, namun bukan berarti Keppres ini mengecilkan jasa para pejuang bangsa dan menghilangkan sejarah. #SO1Maret
Pemda DIY telah melakukan seminar bersama dengan UGM guna menuliskan sejarah lengkap Serangan Umum 1 Maret 1949. Melalui buku ini, masyarakat akan disuguhi sejarah lengkap perjuangan tokoh-tokoh pejuang bangsa yang berandil besar pada Serangan Umum 1 Maret 1949 ini. #SO1Maret
Berikut link download buku naskah akademik sebagai dasar pengusulan hari nasional Penegakan Kedaulatan Negara : s.id/seranganumum. #SO1Maret
Statemen dari akun Twitter Humas Jogja ini pun dibantah oleh Fadli Zon. Anggota parlemen yang pernah mengambil pendidikan doktoral Ilmu Sejarah di Universitas Indonesia itu menilai, ada kekeliruan penjelasan tentang peran Soekarno Hatta saat peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 berlangsung. Termasuk penyebutan nama Menteri Pertahanan yang menurut Fadli bukan dikendalikan oleh Sultan Jogja kala itu.
“Menteri Pertahanan ketika itu dirangkap Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) sebagai Kepala Pemerintahan, Sjafroeddin Prawiranegara. Kabinet Hatta sudah berakhir dengan penangkapan Soekarno-Hatta-Sjahrir-H Agus Salim. Dibentuklah Kabinet PDRI,” jelasnya.
Kemudian menurut Fadli, sangat tidak mungkin Soekarno Hatta terlibat aktif dalam peristiwa itu. Karena kondisinya, dua proklamator tersebut sedang dipenjara oleh pemerintah belanda.
“Soekarno-Hatta ditawan Belanda tak ada peran dalam Serangan Umum 1 Maret 1949. Tak ada data menyetujui apalagi menggerakkan. Sri Sultan HB IX berperan besar bersama Jend. Soedirman, Letkol Soeharto n tentu di bawah PDRI (emergency government) yang beribukota di Bukittinggi,” paparnya.
Mendapati reaksi ngeyel Fadli Zon itu, pemerintah pun menegaskan bahwa Fadli Zon bukan penentu dari kebenaran sebuah sejarah.
Namun, anggota Komisi I DPR RI itu menuturkan, bahwa ia sangat memahami tragedi Serangan Umum 1 Maret 1949, karena ia pernah melakukan penelitian terkiat dengan peristiwa itu.
“Kebetulan Doktor saya bidang sejarah dari Universitas Indonesia. Saya juga meneliti PDRI. Negara hampir pecah gara-gara konflik PDRI vs Tracee Bangka. Jend Sudirman pun mulanya ‘enggan’ bertemu Soekarno-Hatta untuk rekonsiliasi nasional Juli 1949. Baru setelah dibujuk Pak Harto akhirnya mau bertemu,” tandasnya.
Lantas versi siapa yang akan membenarkan sejarah sesuai dengan isi dan faktanya?.
