KUTAI KARTANEGARA, HOLOPIS.COM – Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (NU) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), KH Muhammad Askin Bahar menilai bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur oleh pemerintah Pusat adalah pilihan terbaik. Bahkan ia menilai, bahwa program tersebut perlu didukung dan dikawal penuh, khususnya oleh masyarakat Kalimantan Timur.
“Ini patut disambut baik oleh segenap masyarakat Kukar khususnya. Karena dari segi positifnya, dalam aspek pembangunan infrastruktur, tentu wilayah Kaltim akan semakin berkembang pesat, baik di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya,” kata Muhammad Askin kepada wartawan, Jumat (4/3).
Ia mengatakan, bahwa IKN Nusantara tersebut sejalan dengan ide dan gagasan dari Presiden Soekarno yang sempat menginginkan IKN pindah di Kalimantan Tengah (Kalteng). Sehingga dengan penetapan IKN di Kaltim oleh Presiden Jokowi tersebut sudah menunjukkan, bahwa pemerintah pusat memiliki visi yang tepat dalam upaya pemerataan pembangunan di wikayah luar jawa, khususnya Kaltim.
“Wilayah Kaltim, selama ini cukup aman dari bencana alam, jauh dari tsunami, maka sungguh tepat, apabila Kaltim dijadikan IKN yang baru menggantikan Jakarta,” tuturnya.
Kemudian, ia juga menyebut bahwa salah satu modal utama yang harus dicermati dan diantisipasi dalam proses pemindahan IKN adalah adanya dukungan kaum ulama, para tokoh masyarakat dan kaum cendekiawan di wilayah Kaltim. Dan Muhammad Askin menyampaikan bahwa dukungan dari kelompok-kelompok tersebut sudah mulai bermunculan.
“Alhamdullilah, sejauh ini tokoh masyarakat dan para pemimpin daerah, bersama unsur elemen lainya di Kukar sudah kompak dan solid untuk menyambut kepindahan IKN,” tandasnya.
“Tidak ada keraguan lagi, karena sudah semestinya wilayah Kaltim sejak dahulu sudah layak jadi IKN yang baru,” sambung dia.
Lebih lanjut, Muhammad Askin mengatakan, bahwa hingga saat ini, seluruh warga Nahdliyin maupun Nahdliyat berdiri teguh, tetap bersatu dan mendukung penuh rencana pembangunan IKN di sebagian Wilayah Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar).
“Kita memahami, bahwa tidak ada yang sempurna dalam setiap kebijakan IKN oleh pemerintah Jokowi, pasti muncul tanggapan yang pro dan kontra, karena itu indikasi dari sifat-sifat alami manusia,” ucapnya.
