Sebelumnya, Staf ahli Dekan FISIP Universitas Brawijaya (UB), Akhmad Muwafik Saleh menilai bahwa Malang Halal city merupakan suatu pendekatan didalam manajemen kota. Dimana proses yang dilakukan dari seluruh aspek adalah berbasis kepada dalam tanda kutip “Halal”.
“Halal disini adalah proses yang dilakukan itu sesuai dengan nilai-nilai fitrah kemanusiaan. Sesuai dengan nilai-nilai spiritualitas keagamaan. Sesuai pula dengan tuntunan dari management yang sehat dan manajement yang baik,” kata Akhmad Muwafik dikutip dari PolitikaMalang, Kamis (3/3).
Secara sederhanan, Malang Halal City Muwafik memahaminya bahwa kota itu harus memenuhi nilai-nilai spiritualitas dari warganya. Dalam aspek misalnya pengelolaan manajemen kota, manajemen pemerintahan harus halal, jauh dari korupsi, jauh dari segala hal yang dilarang oleh agama.
Menurut Muwafik, aturan agama itu juga meliputi seluruh aspek kehidupan yang itu sesuai dengan fitrah kemanusiaan.
“Dari aspek pengelolaan wisata misalkan. Maka halal itu bermakna wisata itu harus bersih dari segala praktek-praktek yang menciderai terhadap nilai-nilai fitrah kemanusiaan dan segala hal tindakan negatif. Contohnya minum-minuman keras, termasuk pula segala hal yang mengeksploitasi seksualitas. Tentu itu sesuatu yang tidak halal,” ungkapnya.
Kemudian dalam konteks konsumsi publik yang dimakan, maka tentu harus dijamin kehalalannya. Mulai dari yang dikonsumsi publik di ruang-ruang publik atau juga di tempat-tempat wisata, hotel dan segala macam harus dipastikan kehalalannya. Tentu halal itu mencakup di dalamnya adalah toyib yaitu bersih, sehat dan segala macam.
“Sehingga halal city itu sebenarnya adalah mengarahkan masyarakat suatu wilayah untuk menjadi lebih baik dalam banyak hal. Baik dalam pengelolaan manajemen. Bersih di dalam lingkungan dan prosesnya halal dari apa yang dikonsumsi,” tutur pria yang juga sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Tanwir al Afkar Tlogomas Malang, ini.
Kemudian, ia menilai bahwa orang-orang yang melakukan penolakan terhadap city halal sebenarnya sedang menegaskan bahwa mereka adalah kelompok yang intoleran. Karena di beberapa negara-negara maju konsepsi halal itu adalah menjadi salah satu indikator dari nilai-nilai demokrasi yang memberikan ruang toleransi atas perbedaan.
“Jadi yang menolak halal sebenarnya adalah kelompok yang inteoleran karena halal itu adalah memberikan ruang yang luas bagi pencapaian nilai-nilai demokrasi itu,” terangnya.
