JAKARTA, HOLOPIS.COM – KPK menjadwalkan pemeriksaan kembali Sekjen DPC Demokrat Balikpapan Syamsuddin alias Aco terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur tahun 2021-2022.
“Pemeriksaan dilakukan di Mako Brimob Kaltim,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (10/2).
Pemeriksaan terhadap Aco merupakan pemanggilan ulang. Aco tidak hadir dalam pemeriksaan sebelumnya lantaran diduga tengah menjalani pidana.
Selain Aco, tim penyidik juga bakal memeriksa Herry Nurdiansyah selaku Staf Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah PPU, Muhajir selaku Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. PPU, Safwana selaku Sekretaris Dinas PU Kab. PPU, Machmud Syamsu Hadi selaku Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Kab PPU.
Kemudian Hajrin Zainudin selaku Pegawai PT Borneo Putra Mandiri, Fitra Astuti selaku Direktur PT Borneo Putra Mandiri, Awal selaku Karyawan CV Karya Puncak Harapan, Sultan selaku Karyawan CV Restu Mutiara Mandiri, Jawa selaku Karyawan CV Syalsabila Mitra Sejahtera.
Kemudian Yitno selaku Karyawan CV Tahrea Karya Utama, Haerul sebagai Karyawan CV Pesona Bukit Berkah, Luwman Hakim Fajar selaku Karyawan Swasta PT. Waru Kaltim Plantation (Humas), dan Endang Fitriani selaku CV Karya Taka Cont.
Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis (NAB) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara.
Selain Abdul Gafur dan Nur Afifah, KPK juga menjerat Plt Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara Mulyadi (MI), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Edi Hasmoro (EH), Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Jusman (JM), dan pihak swasta Achmad Zuhdi (AZ) alias Yudi.
