JAKARTA, HOLOPIS.COM – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan sektor digital saat ini sebaiknya tidak terlalu disulitkan dengan terlalu banyaknya regulasi yang menghambat.
Untuk dapat mengelola peluang serta dampak digitalisasi dengan baik, Ma’ruf meyakini hanya diperlukan pengaturan regulasi secara proporsional agar seluruh sisi digitalisasi dapat dikelola dengan baik.
“Pengaturan secara proporsional harus diimplementasikan. Tendensi overregulation (regulasi berlebihan) perlu dihindari,” kata Ma’ruf, Senin (7/2).
Pengaturan secara proporsional ini nantinya juga harus bersifat dinamis dan tidak diartikan secara kaku.
“Di satu sisi, kita ingin mengembangkan aspek positif digitalisasi seperti pengembangan ekonomi, kemajuan ekonomi kreatif dan UMKM, serta memberi ruang bagi inovasi digital karya anak bangsa. Di sisi lain, kita ingin tetap melindungi iklim demokrasi, kebebasan berpendapat, dan berekspresi melalui regulasi-regulasi yang mengatur segi-segi digitalisasi,” jelasnya.
Wapres menegaskan, seiring peningkatan transaksi digital, aliran modal pun diproyeksikan akan terus masuk ke Indonesia sebagai negara tujuan investasi terpopuler di Asia Tenggara. Untuk itu, Indonesia tidak boleh hanya berperan sebagai pasar yang besar dari produk-produk teknologi digital global, tetapi harus mengambil manfaat digitalisasi ini dengan baik.
“Indonesia harus memiliki posisi tawar yang kuat dan mampu mengambil manfaat-manfaat alih teknologi dan inovasi. Indonesia harus berdikari secara digital. Roda ekonomi digital juga harus mampu menjangkau pelaku usaha besar hingga mikro dan kecil,” tegasnya.
Ma’ruf menambahkan, dibutuhkan adanya kerja sama dalam mewujudkan masyarakat yang berdikari secara digital di berbagai bidang untuk kemandirian bangsa.
“Indonesia harus berdikari secara digital. Roda ekonomi digital juga harus mampu menjangkau pelaku usaha besar, hingga mikro dan kecil,” pungkasnya.
