JAKARTA, HOLOPIS.COM – Polri mengklaim bahwa posisi mereka dalam penanganan pemberantasan mafia pelabuhan seperti yang diminta oleh Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaiatan, lebih kepada menunggu pelaporan.
Kabareskrim Komjen Agus Andrianto menyatakan, pihaknya akan langsung bergerak dan melakukan pengawasan serta penindakan jika memang ditemukan adanya indikasi mafia pelabuhan.
“Tapi, lebih kepada adanya laporan dulu dari pelaku usaha yang mengalami (praktik kecurangan),” kata Agus, Jumat (12/11).
Agus kemudian mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah menyusun petunjuk arah bagi anggota untuk menjalankan tugas di lapangan nantinya.
“Sedang kita susun petunjuk arah (jukrah) ke jajaran dengan penekanan kembali Bapak Menko Marves,” imbuhnya.
Sebelumnyaa, Menko Marves menjelaskan bahwa ia muak dengan banyaknya permainan kotor di pelabuhan Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri diminta berani tindak tegas mafia yang bermain di pelabuhan.
“Saya mohon KPK dengan Kejaksaan, polisi ayo kita ramai-ramai bentuk task force untuk memonitoring ini. Ini saya kira bagus dipenjarakan,” jelas Menko Marves tersebut.
Luhut mengatakan sistem pelabuhan di Indonesia belum efisien. Pemerintah saat ini tengah mengusahakan mengatur sistem yang membuat kerja seluruh pelabuhan di Indonesia jadi efisien.
“Tahapan untuk memangkas birokrasi sudah kita lakukan, pemerintah juga sudah launching Batam Logistic Ecosystem sebagai pilot project di mana penyederhanaan proses logistik dan operasi nonstop di pelabuhan dapat mempersingkat waktu layanan, mendorong lebih banyak investasi yang maju,” ujar Luhut.
