JAKARTA, HOLOPIS.COM – Pemerintah dituding tidak konsisten dalam menjalankan kebijakan BBM satu harga untuk seluruh Indonesia, termasuk di provinsi Papua.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai, dengan adanya kelangkaan pasokan BBM di Papua yang menyebabkan naiknya harga jual hingga Rp50 ribu/liter menjadi bukti bahwa klaim pemerintah soal BBM satu harga hanya lips service atau pemanis bibir. Ia berharap kelangkaan BBM ini tidak berlarut sehingga bisa mengganggu aktivitas ekonomi dan masyarakat di Papua.
“Pemerintah jangan cuma omong doang BBM satu harga. Faktanya harga jual BBM meroket di Papua. Beda jauh dengan di pulau lain,” kata Mulyanto, Selasa (9/11).
Pemerintah, BPH Migas, dan Pertamina kemudian dituntut bersikap serius menyelesaikan masalah ini, serta menjelaskan kepada publik kenapa hal tersebut bisa terjadi. Ia memminta Pemerintah transparan mengenai penyebab kelangkaan pasokan BBM di Papua. Apakah karena ulah mafia penimbun BBM atau memang karena kemampuan distribusi Pertamina yang lemah.
“Soal kelangkaan yang memicu harga menjadi tidak normal ini sudah sering terjadi. Bahkan keluhan masyarakat baik di Jawa maupun luar Jawa atas hilangnya Pertalite dari pasaran juga belum terselesaikan,” bebernya.
Mulyanto kembali menegaskan agar Pertamina jangan sekadar mewacanakan kenaikan harga BBM, namun tidak menyelesaikan soal kelangkaan tersebut.
“Ini kan terkesan pemerintah hanya sekadar mengambil solusi mudah yang ujung-ujungnya mengorbankan rakyat dengan harga BBM mahal,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan bahwa sudah hampir sepekan harga BBM di Papua melejit hingga Rp50 ribu/liter. Selain harga yang tinggi pasokan BBM ke Papua juga diduga berkurang. Akibatnya di beberapa SPBU terjadi antrean Panjang masyarakat untuk mendapatkan BBM.
