JAKARTA, HOLOPIS.COM – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan evaluasi kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Maruf Amin dalam 2 tahun kepemimpinan mereka. Salah satunya yang disoroti adalah tentang pemecatan 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam asesment Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Menurutnya, TWK yang dimasukkan dalam instrumen asesment alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut tidak boleh membuat pegawai KPK malah dipecat.
“Tidak boleh jadi pembeda si fulan ini lolos atau tidak, karena awalnya migrasi menjadi ASN,” kata Mardani dalam talk show Ruang Tamu Holopis Channel dengan tema ‘Evaluasi 2 Tahun Jokowi-Maruf’ yang digelar secara virtual, Selasa (19/10).
Ia malah mempertanyakan mengapa nasionalisme ke-57 pegawai KPK tersebut dijadikan alasan mereka tidak memiliki wawasan kebangsaan. Apalagi sejauh ini menurut hemat Mardani, mereka adalah beberapa dari para pegawai KPK yang membuat harus lembaga penegak hukum bidang tindak pidana korupsi di Indonesia.
“Nasionalismenya 57 orang ini kurang apa, mereka yang membuat nama KPK harum, KPK menjadi institusi yang paling dihormati,” ujarnya.
Tidak hanya itu, sejauh ini KPK justru dijadikan role model dan teladan bagi negara-negara lain dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di negara mereka.
“Bahkan KPK kita menjadi rujukan negara lain untuk belajar,” imbuhnya.
Mardani yang merupakan anggota Komisi II DPR RI ini menilai, revisi UU KPK yang membuat 57 pegawai KPK harus angkat kaki dari gedung merah putih di Kuningan Jakarta Selatan itu membuktikan, bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah mengalami downgrade.
“Tapi dengan adanya revisi UU KPK, paket kepemimpinan dan TWK, pandangan saya kita mundur 10 tahun ke belakang,” tandasnya.
Lebih lanjut, Mardani juga menyayangkan sikap pimpinan KPK di bawah kendali Firli Bahuri malah memaksakan diri mencopot 57 pegawai KPK tersebut. Padahal, Presiden sebelumnya sudah meminta agar TWK tidak boleh membuat pegawai KPK diberhentikan dari pekerjaannya itu.
“Pak jokowi sudah jelas jangan ada yang dipecat, tapi faktanya perintah pak Jokowi tidak diikuti,” ucap Mardani.
Secara umum, Mardani sangat mendukung penguatan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Apalagi kejahatan tersebut merupakan bagian dari extraordinary crime.
“Catatan besarnya, aksi utk memberantas korupsi mestinya harus terus dikokohkan,” pungkasnya.
