BALI, HOLOPIS.COM – Pemerintah pusat meyayangkan lambatnya kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam menyalurkan bantuan sosial ke masyarakat.
Pasalnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini sendiri ternyata masih menemukan sekitar 75.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum juga menerima bantuan dari pemerintah tersebut.
Di hadapan kepala dinas sosial se-Provinsi Bali, perwakilan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) dan para pendamping sosial, Risma kemudian menekankan agar sesegera mungkin untuk mencairkan bantuan yang sangat berpengaruh terhadap pemulihan perekonomian.
“Kalau sampai ribuan belum menerima bantuan, ini akan sangat berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi. Kalau cair minimal bisa beli telur. Beli beras. Ada pergerakan ekonomi pak. Tapi kalau seperti ini, susah pak,” kata Risma, Selasa (19/10).
Tak tanggung-tanggung, besarnya anggaran dari bulan Juli-September se-Provinsi Bali yang belum dicairkan kepada masyarakat tersebut mencapai sekitar Rp450 miliar.
“ini angka yang luar biasa. Kalau ini bisa kita cairkan, akan sangat membantu pergerakan roda ekonomi,” sesalnya.
Ia mengingatkan, kondisi perekonomian Bali masih belum sepenuhnya pulih. Dalam kondisi lesu, anggaran negara berupa bantuan sosial menjadi faktor penting yang mendorong geliat perekonomian.
“Kalau masih ada ribuan KPM belum cair, maka ekonomi di level bawah tidak bergerak. Sementara ini sudah pertengahan Oktober pak. Kalau tidak segera dicairkan akan segera kena blokir,” tegasnya.
Oleh karena itu, Risma kembali menegaskan, kepada para stakeholder dalam pengelolaan bansos untuk peka melihat perkembangan di tengah-tengah masyarakat. Mantan Walikota Surabaya itu meminta agar para pemangku kepentingan di Bali untuk menyelami kondisi KPM yang merupakan kelompok masyarakat termiskin.
“Jangan samakan dengan kita dan bapak/ibu yang masih bisa makan. Mereka termasuk yang tidak tahu apakah hari ini bisa makan,” tandasnya.
Terutama di beberapa daerah di Bali dimana data KPM yang belum transaksi masih cukup tinggi. Di Kabupaten Bangli, untuk Bantuan Pangan Non Tunai/Kartu Sembako terdapat 900-an KPM belum transaksi pada bulan Juli-September. Melihat kondisi tersebut, Mensos meminta agar bantuan bisa disalurkan dengan uang tunai dan dirapel dan meminta KPM bisa dikumpulkan dan segera dibayarkan hak-haknya.
Risma kemudian juga menyoroti tantangan geografis di beberapa daerah di Bali seperti di Desa Trunyan, Kecamatan Kintamani yang memerlukan transportasi air melalui Danau Batur. Oleh karena itu, Risma minta pembayaran bansos yang belum cair, termasuk yang belum cair sejak Januari 2021, agar dibayarkan secara tunai.
“Saya minta Januari sampai Oktober harus clear . Kalau pake sembako sekian lama ini, pasti jadi busuk bahan makanannya. Jadi saya tidak mau dengan barang. Saya mau dengan uang cash,” pungkasnya.
