AMBON, HOLOPIS.COM – Pemerintah mengakui bahwa sampai dengan saat ini data untuk penerima bantuan penanganan kemiskinan ekstrem masih kurang tepat sasaran.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam rapat koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Maluku kemudian menegaskan bahwa setiap instansi terkait harus segera memperbaiki data tersebut.
Sebab, jumlah penduduk miskin di Indonesia sendiri saat ini diketahui telah mencapai 10 persen dari total penduduk yang berjumlah lebih dari 270 jiwa. Padahal, dengan adanya anggaran mencapain500 triliun rupiah, namun, program-program tersebut belum berjalan optimal, karena masih ada data rumah tangga miskin ekstrem yang tidak sesuai sehingga para penerima bantuan tidak tepat sasaran.
“Jadi sebagaimana yang saya sampaikan di berbagai kesempatan, bahwa dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, anggaran bukanlah isu utama. Tantangan terbesar kita adalah bagaimana bantuan tersebut harus tepat sasaran,” kata Ma’ruf, Rabu (13/10).
Dengan adanya perbedaan tersebut dan tidak diperbaikin, sudah dipastikan akan mempengaruhi distribusi pemberian bantuan.
“Sehubungan dengan itu, saya minta agar perbaikan data terus dilakukan, sehingga untuk pelaksanaan program-program pada tahun 2022 sampai tahun 2024, kita dapat menggunakan data rumah tangga miskin ekstrem yang lebih mutakhir dan akurat,” tegasnya.
Menurut data dari BPS yang bersumber pada SUSENAS Maret 2020, wilayah yang termasuk kemiskinan ekstrem berjumlah 35 kabupaten dari 7 provinsi di Indonesia, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat.
Masing-masing provinsi terdapat 5 kabupaten prioritas yang merupakan kantong kemiskinan ekstrem. Adapun 5 kabupaten prioritas di Provinsi Maluku adalah Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, dan Seram Bagian Timur.
Terkait dengan target penanggulangan kemiskinan ekstrem yang harus diselesaikan hingga 2024 ini, 2 juta penduduk miskin esktrem harus sudah dihilangkan pada 2021. Namun, dirinya menyadari target tersebut bukanlah hal yang mudah, karena waktu yang kurang dari 3 bulan.
“Untuk itu, pada 3 bulan terakhir 2021 ini kita akan menambahkan upaya khusus menggunakan program yang ada yaitu Program Sembako dan BLT-Desa,” ungkapnya.
