Projo Minta Pemerintah dan DPR Tak Berlakukan Pajak Pendidikan dan Sembako

Menurut Handoko, masyarakat khususnya menengah ke bawah sudah sangat terimbas oleh pandemi Covid-19 akibat pembatasan-pembatasan. Pendapatan dan daya beli masyarakat anjlok, namun pemenuhan kebutuhan dasar malah akan dipersulit dengan pengenaan pajak.
Handoko menekankan bahwa upaya membebaskan masyarakat dari Covid-19 bukan satu-satunya tujuan. Masih ada lagi ujian hidup bagi rakyat, yakni selamat dari kesulitan ekonomi.
“Orang bisa lolos dari keganasan virus Corona, tapi akhirnya menjadi korban tekanan ekonomi,” tandasnya.
Oleh karena itu, DPP PROJO juga mengingatkan bahwa periode kedua Pemerintahan Presiden Joko Widodo harus menjaga kepercayaan rakyat. Kinerja pemerintahan harus lebih baik dengan perencanaan kebijakan yang semakin jelas mensejahterakan rakyat.
Jangan sampai rakyat meyakini bahwa kualitas pemerintahan periode kedua selalu anjlok dibandingkan pada periode pertama.
“Pemerintah harus menjelaskan dan segera membatalkan keinginan menerapkan PPN untuk pendidikan dan sembako rakyat,” pungkasnya. (MIB)