Jika Sembako Dikenakan PPN Mengindikasikan Bahwa APBN Indonesia Genting

JAKARTA, HOLOPIS.COM – Rencana pemerintah yang akan memungut pajak terhadap sembako dan sekolah, menuai kontroversi. Seperti PPN untuk sembako jika diimplementasikan, ada banyak bahan pokok yang dikenai pajak.
Di antaranya beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan dan gula konsumsi.
Penolakan datang dari berbagai pihak, salah satunya Ketua Tim Ahli Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Pustek) Universitas Gadjah Mada (UGM) , Prof. Catur Sugiyanto, ia dengan tegas menolak rencana pemerintah dan DPR memberlakukan pajak terhadap barang kebutuhan pokok.
Jika PPN tersebut dijalankan akan semakin memberatkan masyarakat yang saat ini sudah kesulitan dalam ekonomi karena terkena dampak akibat pandemi Covid-19.
“Sebaiknya sembako tidak diberi PPN sampai kapan pun, carilah sumber pajak yang lain,” kata Catur dikutip dari laman UGM.
Catur menjelaskan di negara maju sebenarnya tidak pernah menerapkan aturan pemberlakukan pajak pada bahan pokok karena dianggap itu menjadi kebutuhan dasar bagi orang untuk memenuhi sumber pangan.
“Negara maju tidak memberlakukan seperti itu,” kata Catur.
Menurut Catur, sangat tidak elok dan kurang pas jika pemerintah menerapkan aturan pajak pada sembako. Karena merupakan kebutuhan dasar masyarakat apalagi ditengah pandemi yang akan menyengsarakan rakyat miskin.
“Kita itu hidup dari sembako jika dipajaki itu rasanya kurang pas,” katanya.
Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM ini juga meminta pemerintah untuk terbuka dan transparan menyampaikan kondisi APBN saat ini. Sebab, rencana kebijakan menarik pajak dari sembako mengindikasikan bahwa APBN Indonesia genting dan perlu diselamatkan.
Pemerintah perlu mencari alternatif sumber pendapatan lain dan melakukan penghematan secara besar-besaran serta memperkuat pengawasan.
“Governance, keterbukaan, pengawasan harus ditingkatkan agar tidak banyak uang negara yang dikorupsi,” pungkasnya. (Mhd)