Mahfud Sebut Semua LSM Sampai Ormas Sepakat Papua Dibangun Secara Damai

JAKARTA, HOLOPIS.COM – Menteri Koordinador Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menggelar derdialog dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi hingga tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas).
Dalam dialog tersebut, Mahfud MD kembali menegaskan bahwa pemerintah membangun Papua dengan pendekatan Kesejahteraan dan Dialog.
“Sebagian besar warga Papua juga menyatakan mendukung pembangunan di Papua, juga mengharapkan Papua dibangun dengan damai,” kata Mahfud MD, Kamis (27/5).
Mahfud menegaskan, berdasarkan survei yang dilakukan Badan Intelijen Negara (BIN) bekerjasama dengan sejumlah universitas, 92 persen warga Papua mendukung pembangunan di Papua tersebut.
“Sebanyak 82 persen setuju Otsus, 10 persen menyatakan terserah pemerintah, berarti setuju juga, dan sisanya 8 persen yang menolak,” lanjut Mahfud.
Kemudian, Mahfud MD juga menyebut bahwa hasil brackdown dari 8 persen kelompok yang menolak pembangunan juga terbagi menjadi tiga entitas.
“Nah, sisanya yang kecil 8 persen itu terbagi tiga yakni bergerak di jalur politik, klandestein dan KKB. Yang paling kecil yakni KKB ini, inilah yang dihadapi dengan penegakan hukum berdasarkan UU No 5 tahun 2018 tentang Terorisme. Jadi yang dihadapi adalah KKB Kagoya, Talenggen, KKB Militer Murib, bukan KKB Papua,” terang mantan Menteri Pertahanan itu.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko juga menyatakan pandangannya. Menurutnya, komitmen presiden dalam membangun Papua sangat tinggi.
“Presiden mana yang pernah berkunjung ke Papua sampai 17 kali. Belum ada, baru di masa Presiden Jokowi ini hal itu terjadi, karena beliau sungguh ingin Papua maju dan damai,” ujar Moeldoko.
Silaturrahmi kebangsaan berjudul “Membangun Papua yang Damai dengan Berbagai Program” ini dihadiri antara lain Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin Al Rahab, tokoh LSM seperti Haris Azhar (Lokataru), Tokoh senior Papua seperti Freddy Numberi, Yorrys Raweyai, dan Michael Manufandu, peneliti LIPI Adriana Elisabeth, akademisi seperti Hikmahanto Juwana dan Rhenald Kasali, tokoh NU dan Muhammadiyah, serta dari kalangan pemerintah seperti Kepala BNPT Boy Rafli Amar, pimpinan Polri, TNI, BIN dan beberapa perwakilan Kementerian dan Lembaga.
Dalam sesi dialog, guru besar hukum internasional Prof Hikmahanto Juwana sependapat dengan Mahfud MD, bahwa Papua bagian dari NKRI dan itu sudah final. “Kita membangun Papua karena Papua bagian dari Indonesia,” tegasnya.
Hikmahanto mendukung bahwa kelompok kriminal bersenjata (KKB), masuk klasifikasi teroris, dan dapat ditekenai UU Terorisme.
“Kalau KKB melakukan kekerasan, kita harus lawan,” ujarnya.
Sementara tokoh Papua Yorrys Raweyai mengatakan, selama Papua bergabung dengan NKRI sejak 58 tahun silam, masalah Papua terus muncul. “Berarti ini ada problem “ katanya.
Menurut Yorrys masalahnya ada pada narasi terkait Papua yang berbeda-beda, sehingga pemahaman terkait Papua, khususnya untuk generasi baru, tidak sama.
“Marilah kita rapatkan barisan. Kita satukan narasi dan diksi untuk menyatukan tekad menghadapi tantangan-tantangan di Papua,” ujar Yorrys.
Menyinggung penggunaan dana Otsus, Yorrys menyebut perlu adanya variabel-variabel yang bisa dipertanggungjawabkan ke publik.
Hal itu juga disinggung mantan Gubernur Papua Freddy Numberi, yang mengisyaratkan ada perlakuan beda pada tindak pidana korupsi di Papua. Ia juga mengusulkan agar proses pemilihan kepala daerah di Papua dievaluasi untuk meminimalisir ketidakpuasan antar kelompok dan suku.