JAKARTA, HOLOPIS.COM – Presiden Joko Widodo memberikan respon tentang Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai ajang seleksi alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurutnya, TWK tersebut adalah sebagai salah satu sarana untuk memperbaiki lembaga antirasuah tersebut.
“Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK,” kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin (17/5).
Ia menampik bahwa TWK terhadap para pegawai KPK tersebut hanya untuk menyingkirkan 75 pegawai KPK, termasuk salah satunya adalah penyidik senior Novel Baswedan.
“Tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes,” imbuhnya.
Presiden Joko Widodo juga masih berpegang pada UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Bahwa alih status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan para pegawai KPK, apalagi mereka yang dinyatakan tidak lolos dalam ujian seleksi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Untuk itu, orang nomor satu di Republik Indonesia tersebut meminta kepada semua jajaran lembaga dan kementerian yang terkiat untuk melakukan upaya lain dalam mengakomodir para pegawai KPK yang tidak lolos seleksi TWK tersebut.
“Saya minta kepada para pihak yang terkait, khususnya pimpinan KPK, Menteri PANRB, dan juga Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang saya sampaikan tadi,” ujarnya.
Namun demikian, Presiden Joko Widodo juga menggarisbawahi, bahwa alih status pegawai KPK menjadi ASN adalah sarana untuk memperbaiki kinerja individu dan lembaga agar lebih berintegritas dan sistematis.
“Pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis,” pungkasnya. [NOE]