Peringatan Hardiknas 2021, KPAI: Pendidikan di Masa Pandemi belum Menyentuh Anak-anak Keluarga Miskin

JAKARTA, HOLOPIS.COM – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberikan catatan mengenai kualitas pendidikan di Indonesia pada masa Pandemi Covid-19. Menurut KPAI, dengan hanya mengandalkan bantuan kuota yang dianggarkan pemerintah sebesar Rp7 Triliun, pendidikan dimasa Pandemi belum menyentuh anak-anak dari keluarga miskin
Demikian disampaikan Komisioner Retno Listyarti dalam bincang Podcast ‘Ruang Tamu’ HOLOPIS.COM edisi Peringatan Hari Pendidikan Nasional yang disiarkan secara langsung dalam akun instagram @holopiscom, Minggu (2/5/2021).
“BDR (Belajar Dari Rumah) atau PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) terlalu bertumpu pada internet, akibatnya sejumlah kendala pembelajaran daring terjadi karena keragaman kondisi keluarga peserta didik, keragaman kondisi daerah seluruh Indonesia dan kesenjangan digital yang begitu lebar antar daerah di Indonesia, mulai dari Jawa VS luar Jawa sampai daerah perkotaan VS pedesaan. Anak-anak dari keluarga kaya cenderung terlayani PJJ secara daring, namun anak-anak dari keluarga miskin kurang terlayani bahkan banyak yang sama sekali tidak terlayani, hal ini berdampak kemudian dengan angka putus sekolah,” kata Retno.
Banyaknya keluarga miskin yang tidak terlayani lanjut Retno, lantaran keterbatasan alat pembelajaran jarak jauh, seperti smartphone dan jaringan internet.
“Jangankan untuk mempunyai gadget, untuk kehidupan sehari-hari saja mereka sudah kesulitan sejak sebelum masa Pandemi dan tambah sulit lagi setelah masuk masa Pandemi,” ujarnya.
Retno juga mencatat ‘mubazirnya’ bantuan kuota yang diberikan oleh pemerintah kepada peserta didik. Menurutnya banyak kuota yang terbuang dan tidak bermanfaat untuk pembelajaran.
“Misalnya bantuan kuota 30GB, kepakai cuma 15GB, sisanya terbuang. Itu untuk satu anak, kalau 10 juta anak sudah berapa itu harganya. Sudah berapa puluh milyar itu 15GB terbuang, malah bisa dibelikan gadget untuk anak miskin yang betul-betul tidak mampu. Akhirnya provider yang sudah kaya, yang mendapatkan kuntungan berkali lipat, itu kebijakan pemerintah kasih kuota doang, nggak pake lihat masalahnya, kebutuhan lapangan apa,” tegas Retno.