JAKARTA,HOLOPIS.COM- Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyatakan saat ini, Indonesia memiliki 2.700 pusat data dan server. Dari jumlah tersebut hanya 3% yang memenuhi standar global.
Menurut Johny, hal tersebut memberikan implikasi yang luas dalam rangka interoparabilitas cleansing dan cleaning data untuk menghasilkan satu data yang digunakan dalam rangka pengambilan kebijakan negara.
“Termasuk pada saat Covid-19 ini seperti misalnya perlindungan sosial, bantuan-bantuan atau kebijakan-kebijakan lain, di mana dibutuhkan sekali akurasi data dan level atau tingkat kualitas data itu sendiri,” kata Johny, Jumat (26/3).
Oleh karena itu, Kementerian Kominfo mendapat tugas memastikan tersedianya Satu Pusat Data Nasional Pemerintah yang harus melayani keseluruhan data dari berbagai sektor.
“Baik di tingkat pemerintah pusat seperti kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah,” tegasnya.
Menurut Johnny apabila tata kelola data berhasil dilakukan dengan baik, tentu efisiensi pemanfaatan fiskal menjadi lebih baik dan bisa digunakan untuk kepentingan lainnya.
“Saat ini kita juga tahu aplikasi di Indonesia ini yang hanya untuk pemerintah saja lebih dari 24 ribu, kita butuhkan satu super aplikasi agar terdapat atau terjadinya efisiensi dalam pola dan cara berkomunikasi di antara pemerintah, kita harus selesaikan Pusat Data Nasional,” tandasnya.
Johny juga menyatakan aspek lain yang menjadi fokus Kementerian Kominfo di tahun 2021-2022 adalah digitalisasi penyiaran, yang merupakan mandat Undang-Undang Cipta Kerja sektor Pos Telekomunikasi dan Penyiaran.
“Kita harus memastikan lembaga penyiaran publik nanti berhasil sebagai tulang punggung untuk melakukan Analog Switch Off pada 2 November 2022. Karenanya, kita membutuhkan untuk membangun infrastruktur fisik untuk mendukung dan menunjang Analog Switch Off di seluruh wilayah nasional kita,” ujarnya.