NewsEkobizVaksinasi Diharapkan Mampu Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional

Vaksinasi Diharapkan Mampu Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional

JAKARTA, HOLOPIS.COM – Dalam kurun satu tahun terakhir, ekonomi Indonesia terkontraksi akibat virus COVID-19 yang menular dengan sangat cepat dan menimbulkan korban hingga kematian.
Pandemi yang berkepanjangan juga berdampak besar pada sektor ekonomi. Program vaksinasi yang dicanangkan pada tahun ini diharapkan mampu membawa ekonomi Indonesia kembali tumbuh 5% akibat hantaman pandemi.
“Setelah kita divaksin, maka kita merasa tenang, teman-teman juga merasa tenang, sehingga kita bisa bekerja dan berproduksi,” terang Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, DrPH, Chairman Indonesia Health Economic Association dalam Dialog Produktif, Pengelolaan Kesehatan Dengan Vaksin yang diselenggarakan KPCPEN pada Rabu (10/3), dan ditayangkan FMB9ID_IKP.
“Secara umum kajian ilmiah menunjukkan bahwa investasi vaksin satu dolar itu bisa menghasilkan keuntungan ekonomi delapan dolar. Katakanlah kita belanja vaksin tahun ini Rp100 Triliun, namun begitu ekonomi kita tumbuh dengan proyeksi 5%, itu luar biasa dampaknya,” tambah Prof. Hasbullah.
“Saya harap semua pemangku kepentingan, pemimpin nasional maupun daerah, sama-sama memperjuangkan vaksinasi sebagai salah satu cara paling efektif, efisien, dan paling cepat untuk memulihkan kesehatan diri dan sekaligus menggerakkan ekonomi di masa depan,” ujar Prof. Hasbullah.
Sebagian kecil masyarakat memang masih belum memahami manfaat vaksin bagi kepentingan bersama ini. Cara terbaik untuk memberikan kesadaran dan ketenangan bagi keraguan masyarakat ini adalah dengan memberikan contoh langsung oleh pimpinan dan tokoh masyarakat.
Prof. Hasbullah percaya masyarakat Indonesia perlu diberi pendekatan komunikasi yang lebih baik agar memahami bahwa kepentingan program vaksinasi ini adalah kepentingan bersama dan berdampak luas bagi ekonomi nasional.
Prof. Hasbullah percaya pemerintah mampu melaksanakan program vaksinasi COVID-19 yang terhitung masif dengan menyasar 181 juta rakyat Indonesia. “Vaksinasi bukan hal baru bagi Indonesia, kita sudah menjalankannya sejak 50 tahun lalu, mulai dari vaksinasi cacar, polio, BCG,
dan sebagainya,” terangnya.
Satu catatan Prof. Hasbullah adalah tentang ketersediaan vaksin. Dalam kondisi pandemi global seperti ini, vaksin COVID-19 jadi rebutan negara lain, hingga kemudahan akses vaksin COVID-19 perlu dikontrol. “Oleh karena itu perlu adanya kerja sama vaksin melalui organisasi COVAX yang bersama-sama menjamin negara-negara yang kurang beruntung tetap mendapat akses vaksin.
“Kita bersyukur punya Bio Farma dan berkomitmen dengan COVAX. Tapi kembali lagi, suplai vaksin menjadi kunci kecepatan program vaksinasi kita,” kata Prof. Hasbullah.
Usaha-usaha pemerintah dalam mendatangkan vaksin baik melalui kerja sama bilateral maupun multilateral sejauh ini terbilang cukup berhasil. Hingga saat ini, Indonesia telah memiliki 40 juta stok vaksin COVID-19 dan ratusan juta dosis yang sudah terjadwal akan dikirimkan dalam beberapa waktu ke depan.

Google News

Temukan kamu di Google News dan jangan lupa klik ikon bintang untuk mengetahui semua berita terbaru dari kami.

WhatsApp Channel

Follow WhatsApp Channel Holopis.com untuk mendapatkan 10 berita terbaru setiap hari dari tim Redaksi.

Lainnya
Related

Rupiah Diramal Cerah di Awal Pekan, Cek Sentimennya

Nilai tukar mata uang (kurs) Rupiah pada perdagangan awal pekan, Senin (14/10) besok diproyeksi bakal kembali menguat ke level Rp15.500 per dolar AS (USD).

Bidakara Batalkan Silaturahmi Kebangsaan di Tempat Mereka

HOLOPIS.COM, JAKARTA - General Manager Hotel Bidakara Jakarta, Wisnu...

Menteri Rosan Ungkap Investasi Jadi Modal Indonesia Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani mengungkapkan, bahwa kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen adalah peningkatan investasi yang berorientasi pada ekspor dan berkelanjutan.

Menteri Rosan Bakal Langkahi K/L yang Lamban Urus Izin Usaha

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani mengatakan bakal melangkahi kementerian/lembaga (K/L) yang dinilai lambat dalam mengeluarkan izin usaha.