HOLOPIS.COM – Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di bilangan Menteng, Jakarta Pusat.
Kedatangannya ke KPU ini merupakan lawatan lanjutan, di mana sebelumnya ia bersama rombongan mendatangi kantor Ditjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Di hadapan Plt Ketua KPU Ilham Saputra, AHY mengadukan kondisi Partai Demokrat yang sedang carut marut karena adanya Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang mengatasnamakan Partai Demokrat.
“Apa yang terjadi di Deli Serdang sejatinya itu KLB abal-abal atau pun tidak dapat disahkan secara legal. Karena sama sekali tidak memenuhi segala aturan yang disyaratkan dalam konstitusi partai,” kata AHY di KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/3/2021).
Dalam kunjungannya ke KPU itu, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut sekaligus menyerahkan salinan dokumen resmi Partai Demokrat, termasuk susunan pengurus DPP Partai Demokrat dan dokumen pendukung lainnya.
“Kami juga akan menyerahkan AD/ART yang sudah disahkan negara tahun lalu termasuk keputusan pengangkatan ketua DPD Demokrat yabg juga sinkron dengan Sipol (sistem informasi partai politik -red) KPU,” jelasnya.
Selain itu, AHY juga menegaskan bahwa upaya yang dilakukan pihaknya ini semata-mata untuk menjaga harga diri partai yang kini tengah diuji.
“Artinya kami datang benar-benar untuk menggunakan hak kami, kami tentu punya kewajiban menjaga kehormatan dan kedaulatan partai,” ujarnya.
“Tapi di atas segalanya, kami berjuang menyelamatkan demokrasi kita,” sambung AHY.
Dalam kesempatan yang sama, Plt Ketua KPU Ilham Saputra menegaskan bahwa pihaknya hanya tunduk pada aturan untuk menyikapi polemik Partai Demokrat.
“Prinsipnya KPU bekerja sesuai dengan peraturan Perundang-undangan,” tegas Ilham.
Sementara terhadap polemik yang ada di internal partai berlambang mersi itu, Ilham mengaku sangat prihatin. Namun apapun yang terjadi saat ini, KPU masih mengakui hanya AHY yang menjadi Ketua Umum DPP Partai Demokrat, tidak ada yang lain.
“Kami prihatin dengan apa yg terjadi tetapi sampai saat ini kami masih memegang SK kemenkumhan di bawah pimpinan AHY,” ujarnya. [MIB]