KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) didesak mengusut indikasi dugaan korupsi terkait penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos) Rp 120 milliar di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah tahun 2024.

Muhammad Said Didu meminta Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati untuk bertanggung jawab atas beban yang dirasakan akibat dari kebijakan fiskal yang dibuatnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, bahwa meskipun Presiden Prabowo Subianto berencana memberikan kesempatan amnesti kepada koruptor yang mengembalikan uang hasil kejahatannya, lembaga antirasuah ini tidak yakin jika semua koruptor akan mendapatkan pengampunan.