Indonesia kembali dihadapkan pada masalah klasik yang belum juga kelar yaitu ketergantungan tinggi terhadap kedelai impor.

Kondisi ini makin mencolok setelah pemerintah menggelontorkan subsidi harga untuk meredam lonjakan biaya bahan baku tahu dan tempe.

Namun di balik kebijakan jangka pendek itu, ada persoalan besar yang terus menganga, produksi kedelai dalam negeri justru turun tajam.

Pemerintah melalui Perum Perum BULOG menyalurkan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram kepada perajin tahu dan tempe.

Langkah ini disebut sebagai upaya cepat untuk menahan gejolak harga yang sempat menembus sekitar Rp11.300 per kilogram dari posisi sebelumnya di kisaran Rp9.000 per kilogram.

Pengamat pertanian Khudori menilai kebijakan tersebut memang bisa sedikit meringankan beban pelaku usaha kecil.

Tapi ia menegaskan, akar masalahnya jauh lebih dalam dari sekadar lonjakan harga sesaat.

“Bagi produsen tahu dan tempe, kenaikan harga bahan baku sekitar 25 persen itu sudah di luar batas wajar. Mereka benar-benar kesulitan,” ujar Khudori.

Menurutnya, Indonesia saat ini berada dalam kondisi sangat bergantung pada pasokan luar negeri.

Dari total kebutuhan kedelai nasional yang mencapai sekitar 2,7 juta ton per tahun, lebih dari 90 persen masih harus dipenuhi lewat impor, terutama dari Amerika Serikat, Brasil, dan Argentina.

Situasi ini membuat industri tahu dan tempe di dalam negeri sangat rentan terhadap gejolak harga global, kurs rupiah, hingga biaya logistik internasional.

Masalah yang lebih serius justru terlihat dari sisi produksi dalam negeri.

Data yang dipaparkan Khudori menunjukkan tren penurunan yang cukup drastis dalam beberapa dekade terakhir.

Luas panen kedelai nasional yang pada awal 1990-an masih mencapai sekitar 1,66 juta hektare, kini menyusut tajam menjadi hanya sekitar 135 ribu hektare pada 2024.

Sejalan dengan itu, produksi juga merosot dari 1,87 juta ton menjadi hanya sekitar 230 ribu ton per tahun.

Artinya, kontribusi kedelai lokal terhadap kebutuhan nasional kini bahkan tidak sampai 10 persen.

Kondisi ini diperparah oleh rendahnya minat petani untuk menanam kedelai.

Dibandingkan komoditas lain seperti padi dan jagung, keuntungan dari kedelai dianggap jauh lebih kecil dan tidak stabil.

“Petani itu rasional. Mereka akan memilih komoditas yang paling menguntungkan. Kalau kedelai tidak memberikan margin yang menarik, wajar kalau ditinggalkan,” kata Khudori.

Selain faktor keuntungan, masuknya kedelai impor dengan harga murah juga membuat posisi petani lokal semakin terjepit.

Ketika harga global turun, harga kedelai lokal ikut tertekan karena tidak ada perlindungan harga yang kuat.

Berbeda dengan beras yang memiliki mekanisme Harga Pembelian Pemerintah (HPP), kedelai masih sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar bebas.

Akibatnya, petani semakin enggan menanam karena risiko kerugian lebih besar.

Situasi ini menciptakan lingkaran masalah dimana produksi turun, impor naik, dan ketergantungan semakin dalam.

Khudori menilai kebijakan subsidi yang saat ini dijalankan pemerintah hanya bersifat sementara untuk mencegah gejolak sosial, termasuk potensi mogok produksi perajin tahu-tempe yang pernah terjadi beberapa kali dalam dua dekade terakhir.

Aksi serupa pernah tercatat pada 2008, 2010, 2012, 2013, 2015, 2021, hingga 2022.

Semua dipicu oleh lonjakan harga kedelai impor yang langsung berdampak pada biaya produksi.

“Subsidi itu penting untuk mencegah krisis jangka pendek. Tapi ini bukan solusi struktural,” tegasnya.

Ia menambahkan, tanpa perbaikan mendasar, Indonesia akan terus berada dalam siklus krisis yang berulang.

Data dari Kementerian Pertanian menunjukkan kebutuhan kedelai nasional pada 2026 diproyeksikan mencapai 2,7 juta ton.

Namun produksi dalam negeri hanya berkisar 227 ribu ton per tahun dalam lima tahun terakhir.

Hingga April 2026 saja, produksi baru mencapai sekitar 4.982 ton dari luas tanam 7.018 hektare.

Angka ini menunjukkan betapa kecilnya kontribusi sektor domestik terhadap kebutuhan nasional.

Menurut Khudori, jika pemerintah serius ingin mengejar swasembada kedelai, maka harus ada perubahan besar dalam kebijakan pangan nasional.

Mulai dari insentif harga, perluasan lahan tanam, dukungan riset, hingga perlindungan terhadap petani.

“Tidak bisa parsial. Harus ada kebijakan yang terintegrasi, lintas kementerian, dan benar-benar menempatkan kedelai sebagai komoditas strategis,” ujarnya.

Tanpa langkah serius, Indonesia diperkirakan akan terus bergantung pada impor dalam jangka panjang.

Padahal, kedelai adalah bahan pangan penting yang menjadi dasar konsumsi sehari-hari masyarakat.

Di tengah tekanan global dan perubahan iklim, ketahanan pangan menjadi isu yang semakin krusial.

Dan kedelai, lagi-lagi, jadi salah satu titik lemah yang belum berhasil diperkuat.

“Kini, pilihan ada di tangan pemerintah apakah terus menambal masalah dengan subsidi, atau mulai membenahi fondasi produksi dari hulu ke hilir,” cetusnya.