HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengakui bahwa saat ini ada persoalan yang cukup pelik di internalnya. Pasalnya, ada 65 persen dana pensiun di BUMN ternyata bermasalah.
Oleh sebab itu, Erick pun menyebut saat ini pihaknya tengah melakukan koordinasi secara intens dengan dua lembaga hukum, yakni Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kemarin saya warning, setelah Jiwasraya, Asabri, sekarang kita mendorong investasi audit untuk dana-dana pensiun BUMN yang kemarin saya melihat bukunya ini 35 persen sehat dan 65 persen sakit,” kata Erick dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Senin (23/1).
Ia meminta agar Kejaksaan Agung dan KPK terus mengawasi dan tak segan-segan untuk mengambil tindakan hukum jika diperlukan.
“Kita harus antisipasi karena ini bisa angkanya cukup besar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Erick menyebut bahwa pembongkaran borok PT Jiwasraya menjadi salah satu langkah awal untuk melakukan bersih-bersih BUMN dari praktik tindak pidana korupsi. Sebab, salah satu tujuan ke depannya adalah menjadikan BUMN sebagai perusahaan yang bersih dari praktik-praktik kotor itu.
Erick juga memberikan peringatan keras kepada semua pihak di BUMN untuk tidak coba-coba melakukan manuver jahat yang bisa merugikan keuangan negara. Sebab, ia tidak akan memberikan toleransi bagi siapa pun yang melakukan pelanggaran pidana itu.
“Untuk masalah bersih-bersih BUMN, saya rasa saya tidak segan-segan mendorong yang namanya kasus-kasus hukum di BUMN. Kasus Jiwasraya dari 2006 itu tidak pernah dilakukan ketegasan, tetapi Alhamdulillah saya melaporkan kepada Pak Presiden Joko Widodo dan beliau sangat mendukung,” tandasnya.
Efisiensi
Kemudian, Erick Thohir juga akan melakukan upaya perampingan terhadap jumlah BUMN. Dimana dari jumlah sebelumnya sebanyak 108 BUMN menjadi 41 BUMN. Ia menegaskan bahwa perampingan ini bertujuan demi meningkatkan kinerja BUMN menjadi lebih baik lagi.
“Laba BUMN ketika saya masuk Rp13 triliun, sekarang menjadi Rp125 triliun. Dan Insya Allah untuk tahun ini angkanya bisa di atas Rp200 triliun, artinya Pak dari 13 ke 125 hampir 860 persen lebih, nanti masih naik lagi,” paparnya.
Terakhir, Erick Thohir juga mengatakan bahwa aksi bersih-bersih korupsi di BUMN ini bukan pekerjaan singkat. Sebab kata dia, praktik-praktik kotor itu sudah ada sejak lama sehingga perlu ada transformasi sistem sehingga ke depan tidak mudah terjadi lagi.
“Tidak mungkin yang namanya perubahan itu berdasarkan hanya leadership tanpa ada sistem yang dibangun maupun sebaliknya,” pungkasnya.
