BerandaNewsPolhukamPB SEMMI Adukan Film Tanpa Makmum Besutan Syakir Daulay...

PB SEMMI Adukan Film Tanpa Makmum Besutan Syakir Daulay ke Lembaga Sensor Film

BACA JUGA

Berbagi Parsel Ramadan untuk Yatim dan Dhuafa

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktur Lembaga Bantuan Hukum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (LBH PB SEMMI), Gurun Arisastra telah mengadukan Film “Imam Tanpa Makmum” besutan aktor muda, Syakir Daulay ke Lembaga Sensor Film (LSF).

ADVERTORIAL SPACE

“Maksud kedatangan kami ke Lembaga Sensor Film yakni adanya kekhawatiran dari kami adegan memparodikan teks proklamasi masuk ke dalam tayangan film Imam Tanpa Makmum,” kata Gurun kepada Holopis.com, Selasa (19/9).

Kemudian, Gurun mengatakan bahwa tindakannya ke Lembaga Sensor Film tersebut adalah untuk meminta agar film Imam Tanpa Makmum yang akan tayang 19 Oktober 2023 mendatang dapat dicabut izin tayangnya.

“Jika video parodi teks proklamasi sebagaimana yang telah diposting Syakir Daulay di Instagram pribadinya justru masuk dalam tayangan film Imam Tanpa Makmum, ya kami minta izin tayangnya untuk dicabut atau paling tidak untuk disensor sesuai dengan perintah UU Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gurun mengatakan bahwa jika film tersebut telah lebih dahulu lulus sensor oleh Lembaga Sensor Film, namun masih memasukkan adegan parodi teks proklamasi. Dirinya meminta Lembaga Sensor Film untuk mengkaji ulang sensor mereka terhadap film tersebut.

“Sekalipun telah lulus sensor, kami khawatir LSF kecolongan, adegan itu dikhawatirkan ada, kami minta laporan kami tetap dikaji ulang. Karena parodi teks proklamasi tindakan onrechtmatige daad, artinya itu perbuatan melawan hukum,” tutur Gurun.

Selanjutnya, Gurun juga menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Syakir yakni dengan memposting video teks proklamasi yang diparodikan olehnya tetap akan dilakukan tindakan hukum oleh organisasinya.

“Kalau tidak masuk adegan itu di film Imam tanpa Makmum, lalu apa motif Syakir memposting adegan memparodikan teks proklamasi? Ini tetap masalah bagi kami, ini potensi hukumnya tetap ada, ini kan kita duga bentuk promosi untuk mencari keuntungan namun melanggar hukum. Kita akan konsolidasikan pada internal organisasi untuk lakukan langkah hukum selanjutnya,” pungkasnya.

Dalam pertemuan tersebut pihak PB SEMMI diterima oleh Ketua Komisi I LSF Bapak Nasrullah dan Ketua Subkomisi Dialog Bapak Noorca. Dalam laporan itu, Pihak LSF menyatakan video postingan Syakir Daulay terkait parodi teks proklamasi dipastikan tidak tayang di film Imam tanpa Makmum. Adegan itu hanya bentuk promosi yang dilakukan Syakir di media sosialnya.

“Tidak masuk adegan itu di film Imam tanpa Makmum sebagaimana yang dilaporkan Gurun Arisastra mewakili SEMMI, itu video teks proklamasi yang di-posting Syakir di medsosnya sepertinya itu video promosi saja,” terang Ketua Komisi I LSF, Nasurllah.

ADVERTORIAL SPACE

Temukan kami di Google News. Kamu juga bisa dapatkan berita menarik dari WhatApp Channel Holopis. Join yuk guys... !

Advertorial

BERITA TERBARU

Rekomendasi :

Polda Metro Jaya Pastikan Tri Hari Suci Aman Kondusif

Polda Metro Jaya telah menyatakan kesiapannya dalam mengamankan rangkaian ibadah Tri Hari Suci, yang meliputi Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Minggu Paskah tahun 2024 ini.

Ada Sengketa Pemilu : Pahami Peran Mahkamah Konstitusi dan Gakkumdu

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Pemilihan umum adalah salah satu momen penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Namun, tidak jarang pemilihan umum diwarnai oleh sengketa pemilu,...

Teddy Tegaskan Urusan Komposisi Menteri Urusan Presiden

Teddy Gusnaidi menegaskan bahwa komposisi menteri di Kabinet pemerintahan sudah menjadi domain Presiden yang sedang menjabat.

Sah! RUU DKJ Resmi Jadi Undang-Undang

Ketua DPR RI Puan Maharani telah resmi mengetuk palu dalam pengesahan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-undang.

MK Hati-hati Hadirkan Menteri di Sidang PHPU

Ketua MK Suhartoyo menyampaikan bahwa permohonan dua pemohon untuk menghadirkan menteri di Kabinet Indonesia Maju dalam sidang sengketa Pemilu akan dibahas lebih lanjut di dalam rapat majelis hakim.

Jokowi Ingin Indonesia Manfaatkan Bonus Demografi Demi Jadi Negara Maju

Presiden Jokowi mengajak seluruh bangsa Indonesia, khususnya generasi muda untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan emas untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju.

KPK Kantongi Bukti Bos Rider Hanan Supangkat Cawe-cawe Proyek di Kementan

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengantongi sejumlah bukti dan informasi dugaan Direktur Utama PT Mulia Knitting Factory, Hanan Supangkat ikut cawe-cawe proyek di Kementerian Pertanian .

Abdullah Hehamahua Ancam Penjarakan Hakim MK Jika Tak Kabulkan Gugatan PHPU Anies

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Puluhan massa aksi dari Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat menggelar mimbar rakyat yang diselenggarakan di kawasan Patung Kuda, Arjuna Wiwaha, Jalan Medan...

Din Syamsuddin Ajak Buruh Gulingkan Jokowi di May Day

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus eks Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai bahwa Pemilu 2024 telah...

KPK Duga Pengadaan Lahan Tol Trans Sumatera Hutama Karya Terjadi Fraud

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menduga terjadi kecurangan (fraud) dalam pengadaan lahan sekitar Jalan Tol Trans Sumatera (JTSS) yang dilaksanakan oleh PT Hutama Karya (Persero).