BerandaNewsPolhukamAktivis '98 Anggap Rezim Akomodir Kepentingan Oligarki Ketimbang Agenda...

Aktivis ’98 Anggap Rezim Akomodir Kepentingan Oligarki Ketimbang Agenda Reformasi

BACA JUGA

Berbagi Parsel Ramadan untuk Yatim dan Dhuafa

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Konsolidasi Demokrasi Aktivis (KDA) 98 yang terdiri dari tokoh pergerakan ’98 akan menggelar acara silaturahmi pada hari Senin 20 Maret 2023 di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur.

ADVERTORIAL SPACE

Acara yang diinisiasi puluhan tokoh pergerakan dan dihadiri lebih dari 100 aktivis ’98 yang pernah berjuang meruntuhkan otoritarian Orde Baru itu akan dimanfaatkan untuk menyatakan sikap atas kondisi realita bangsa yang terjadi sekarang ini. Pasalnya, buah dari reformasi jauh dari harapan mahasiswa kala itu.

Demikian disampaikan Niko Adrian, yang saat tahun 1998 aktivis Forum Kota (Forkot) dalam konfrensi pers KDA 98 di Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

“Perjuangan reformasi 98 adalah perjuangan menuntut dibukanya keterbukaan politik, pembatasan masa jabatan presiden, pemberantasan praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), Cabut Dwi Fungsi ABRI/TNI, penurunan harga kebutuhan pokok, peningkatan kesejahteraan rakyat, penguatan civil society dan penegakan supermasi hukum.” ujar alumnus Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini.

Niko mengatakan, bahwa selama 25 tahun perjalanan reformasi 1998, hanya menghasilkan keterbukaan politik semata yang semakin mengarah pada demokrasi liberal dan transaksional.

“Sementara pemenuhan tuntutan reformasi seperti peningkatan kesejahteraan, penurunan harga kebutuhan pokok, pemberantasan KKN, penguatan civil society, dan penegakan supermasi hukum semakin jauh panggang dari api,” tutur Niko.

Pada kesempatan yang sama, Sukma Widyanti, aktivis ’98 yang terafiliasi di Keluarga Besar Universitas Indonesia (KBUI) menambahkan, bahwa perjuang mahasiswa meruntuhkan kekuasaan tirani Orde Baru hanya menjadi karpet merah para elite politik yang hanya mengejar kekuasaan semata tanpa mampu mewujudkan tuntutan perjuangan reformasi 98.

“Perjuangan 1998 yang penuh dengan cucuran darah, keringat, dan air mata pada akhirnya hanya menjadikan karpet merah untuk elite politik naik ke tampuk kekuasaan dan tidak sama sekali membawa ruh cita cita perjuangan reformasi 98,” ujar Sukma.

Elite politik yang berkuasa, menurut Sukma, justru cenderung membawa kepentingan oligarki dalam penguasaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kebijakan pemerintah. Teori sosial yang menyebutkan negara sebagai alat kekuasaan bagi kelompok yang berkuasa.

“Hari ini sudah terbukti. negara hanya menjadi alat segelintir orang yang menguasai ekonomi sehingga negara yang seharusnya hadir ditengah kepentingan kesejahteraan rakyat justru hanya hadir ditengah kepentingan ekonomo oligarki,” tambah Sukma.

Agung Wibowo Hadi dari Forum Kota (Forkot) menilai, pemerintah yang ada saat ini cenderung mengarah pada otoritarianisme yang mendekati fasisme.

“Upaya-upaya mempertahankan kekuasaan demi melindungi kepentingan oligarki semakin terlihat nyata.” tegas Agung Dekil panggilan akrab alumnus kampus APP ini.

Sementara itu, Agung Nugroho dari Komite Mahasiswa dan Rakyat untuk Demokrasi (KOMRAD) kampus IISIP mengatakan, wacana penundaan pemilu, dan perpanjangan 3 periode yang terus bergulir di ruang publik adalah upaya untuk mempengaruhi kesadaran publik.

“Tujuannya adalah membuat legitimasi dalam rangka mengamputasi demokrasi dan konstitusi demi mempertahankan kekuasaan,” jelas Agung yang juga ketua nasional Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia.

Menurut Agung, ini jelas mengkhianati tuntutan reformasi yang diperjuangakan pada tahun 1998 yaitu pembatasan masa jabatan presiden.

Teguh Eko P, dari Front Kota (Frontkot) menjelaskan tujuan acara silaturahmi dan Konsolidasi Demokrasi Aktivis 98 adalah ajang para aktivis 98 untuk melakukan evaluasi terhadap 25 tahun perjalanan reformasi 98.

“Hal ini demi menghasilkan kesimpulan objektif aktivis 98 yang menyatakan bahwa reformasi 98 telah dikhianati oleh elite politik yang disokong oleh oligarki, dan berharap menjadi landasan aktivis 98 untuk mengembalikan arah perjuangan reformasi 98 ke rel sejatinya,” tegas Teguh.

Ditambahkan oleh Teguh acara tersebut akan berlangsung di Asrama Haji, Pondok Gede, Jaktim. Senin, 20 Maret 2023, pukul 13.00 – Selesai.

Berikut Insiator KDA 98 :

1. Niko Adrian (UKI/FORKOT)
2. Embay S (UNTAG-FKSMJ)
3. Firman Tendry (UNIJA-FKSMJ)
4. Sayed JR (UPN-FKSMJ)
5. Agung Wibowo Hadi (APP/FORKOT)
6. Mangapul Silalahi (UKI/FORKOT)
7. Sukma Widyanti (UI/KBUI)
8. Gugum AR (Untag/KOMRAD).
9. Agung Nugroho (IISIP/KOMRAD)
10. Teguh Eko P (ISTN/FRONT KOTA)
11. Bandot (UP/FORKOT).
12. Sulaiman Haikal (IAIN/Pijar)
13. Febby Lintang (IISIP/Pijar)j
14. Ganto A (APP-FORKOT)
15. Laode Kamaludin (UNIJA-FAMRED)
16. Baykuni (MOESTOPO-FAMRED)
17. Imannuel E (SPPJ)
18. Bowo (UBK-Front Jakarta)
19. Dadi Palgunadi (UPN – Front Jakarta)

ADVERTORIAL SPACE

Temukan kami di Google News. Kamu juga bisa dapatkan berita menarik dari WhatApp Channel Holopis. Join yuk guys... !

Advertorial

BERITA TERBARU

Rekomendasi :

Ada Sengketa Pemilu : Pahami Peran Mahkamah Konstitusi dan Gakkumdu

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Pemilihan umum adalah salah satu momen penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Namun, tidak jarang pemilihan umum diwarnai oleh sengketa pemilu,...

Teddy Tegaskan Urusan Komposisi Menteri Urusan Presiden

Teddy Gusnaidi menegaskan bahwa komposisi menteri di Kabinet pemerintahan sudah menjadi domain Presiden yang sedang menjabat.

Sah! RUU DKJ Resmi Jadi Undang-Undang

Ketua DPR RI Puan Maharani telah resmi mengetuk palu dalam pengesahan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-undang.

MK Hati-hati Hadirkan Menteri di Sidang PHPU

Ketua MK Suhartoyo menyampaikan bahwa permohonan dua pemohon untuk menghadirkan menteri di Kabinet Indonesia Maju dalam sidang sengketa Pemilu akan dibahas lebih lanjut di dalam rapat majelis hakim.

Jokowi Ingin Indonesia Manfaatkan Bonus Demografi Demi Jadi Negara Maju

Presiden Jokowi mengajak seluruh bangsa Indonesia, khususnya generasi muda untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan emas untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju.

KPK Kantongi Bukti Bos Rider Hanan Supangkat Cawe-cawe Proyek di Kementan

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengantongi sejumlah bukti dan informasi dugaan Direktur Utama PT Mulia Knitting Factory, Hanan Supangkat ikut cawe-cawe proyek di Kementerian Pertanian .

Abdullah Hehamahua Ancam Penjarakan Hakim MK Jika Tak Kabulkan Gugatan PHPU Anies

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Puluhan massa aksi dari Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat menggelar mimbar rakyat yang diselenggarakan di kawasan Patung Kuda, Arjuna Wiwaha, Jalan Medan...

Din Syamsuddin Ajak Buruh Gulingkan Jokowi di May Day

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus eks Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai bahwa Pemilu 2024 telah...

KPK Duga Pengadaan Lahan Tol Trans Sumatera Hutama Karya Terjadi Fraud

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menduga terjadi kecurangan (fraud) dalam pengadaan lahan sekitar Jalan Tol Trans Sumatera (JTSS) yang dilaksanakan oleh PT Hutama Karya (Persero).

Kabar Jaksa Peras Saksi Rp 3 Miliar, Pimpinan KPK Tunggu Laporan Dewas

Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menerima laporan soal dugaan pemerasan oleh oknum jaksa yang bertugas di lembaga antikorupsi.