JAKARTA, HOLOPIS.COM – Ribuan massa aksi yang tergabung di dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Indosat, Jakarta Pusat.
Dalam aksinya, mereka membawa replika tikus sebagai simbol perlawanan terhadap oligarki dan koruptor yang menggarong uang rakyat.
Ketua Umum KASBI, Nining Elitos mengatakan, bahwa aksi unjuk rasa tersebut dilakukan karena pemerintahan pusat saat ini dianggap gagal menghadirkan kesejahteraan bagi rakyatnya sendiri.
“Kita aksi hari ini menunjukkan bahwa pemerintah rezim Jokowi Maruf gagal sejahterakan rakyat,” kata Nining dalam orasinya di atas mobil komando, Sabtu (21/5).
Aksi tersebut dilakukan dengan cara long march dari depan kantor ILO Jakarta menuju Patung Kuda Arjuna Wiwaha atau di depan gedung Indosat. Aksi tersebut terbatas sampai sana karena Polri memblokir akses mereka menuju Istana Negara sejak dari JPO Patung Kuda. Polisi membentangkan barrier kawat berduri dan separator besar.
Pun demikian, aksi tetap berjalan dengan tertib dan damai.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh elemen buruh dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) yang digelar hari ini aman dan damai.
“Hari ini massa ada sekitar 1.500 orang, Alhamdulillah berjalan damai dan tertib,” kata Kombes Pol Endra saat ditemui di bilangan Patung Kuda Indosat, Jakarta Pusat.
Ia menyebut bahwa di tengah aksi tersebut ada kerusuhan.
“Tidak ada, tadi semua tertib seusia dengan UU Nomor 9 Tahun 1998,” ujarnya.
Perlu diketahui juga Sobat Holopis, bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan GEBRAK tersebut adalah sebagai peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2022 sekaligus peringatan 24 Tahun Reformasi.
Ada 15 tuntutan yang disampaikan GEBRAK dalam aksi tersebut. Antara lain ;
-
Hentikan pembahasan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 inkonstitusional dan hentikan upaya Revisi UU pembentukan peraturan perundang undangan (RUU PPP).
-
Hentikan kriminalisasi terhadap gerakan seluruh elemen gerakan rakyat dan tuntaskan pelanggaran HAM masa lalu.
-
Turunkan harga ; BBM, Migor, PDAM, Listrik, Pupuk, PPN dan TOL.
-
Tangkap, adili, penjarakan dan miskinkan seluruh pelaku koruptor.
-
Redistribusi kekayaan nasional (berikan jaminan sosial atas pendidikan, kesehatan, rumah, fasilitas publik, dan penyediaan pangan gratis utk seluruh masyarakat kecil).
-
Sahkan UU PRT dan berikan perlindungan bagi seluruh buruh migran.
-
Wujudkan reforma agraria sejati dan hentikan perampasan sumber-sumber agraria.
-
Tolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
-
Berikan akses partisipasi publik seluas-luasnya dlm rencana revisi UU SISDIKNAS.
-
Tolak revisi UU nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh.
-
Berikan perlindungan dan jaminan kepastian kerja bagi pekerja pemerintah non PNS (penyuluh KB, guru honorer, pekerja perikanan dan kelautan), serta pengemudi / driver online, dll.
-
Hapuskan sistem kerja kontrak, outsourcing, dan sistem kerja magang.
-
Stop upah murah, berlakukan upah layak nasional.
-
Hapuskan kekerasan berbasis gender di dunia kerja lewat ratifikasi konvensi ILO 190.
-
Berikan ruang atau hak demokrasi utk rakyat papua, tolak otonomi khusus dan daerah otonomi baru.