Hakim Kena Covid-19, Sidang Putusan Azis Syamsuddin Ditunda Kamis Depan

BERITA TERKAIT

JAKARTA, HOLOPIS.COMSidang vonis Azis Syamsuddin terkait kasus suap mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju alias Robin ditunda. Sidang ditunda lantaran dua hakim, yakni ketua majelis dan hakim anggota, terpapar virus COVID-19.

Penundaan persidangan hari ini disampaikan oleh hakim anggota, yakni Fahzal Hendri. Ia mengabarkan bahwa para hakim yang sudah dijadwalkan akan membacakan putusan tidak bisa hadir di persidangan karena sedang sakit.

Cloud Hosting Indonesia

“Rencana kita hari ini (putusan), tapi ternyata ketua majelisnya pulang ke Makassar, di sana terpapar, jadi sakit. Ini baru saya konfirmasi juga hakim ad hoc Pak Jaini Bashir juga sakit sudah dua hari, sepertinya terpapar COVID,” ujar hakim Fahzal Hendri dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (14/2).

Fahzal pun mengatakan sidang putusan Azis ditunda dan akan digelar kembali pada Kamis (17/2). Fahzal berharap sidang selanjutnya semua sehat.

“Jelas informasinya bahwasanya ketua majelis dan hakim anggota lagi sakit. Oleh karena itu, sidang ditunda hari Kamis 17 Februari 2022 jam 10.00 WIB,” tegas Fahzal.

Azis sempat dituntut 4 tahun dan 2 bulan penjara

Dalam perkara ini, Azis dituntut 4 tahun dan 2 bulan (50 bulan) penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan karena diyakini memberi suap ke mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju alias Robin dan Maskur Husain sekitar Rp 3,6 miliar. Selain itu, Azis Syamsuddin dituntut hak politiknya dicabut selama 5 tahun.

Azis disebut jaksa terbukti memberi uang secara bertahap ke AKP Stepanus Robin Pattuju yang seluruhnya berjumlah Rp 3.099.887.000 dan USD 36 ribu. Jaksa menyebut uang itu diberikan agar AKP Robin mengawal kasus APBD Lampung Tengah yang menjerat Azis dan Aliza Gunado. Adapun jika dirupiahkan, USD 36 ribu setara dengan Rp 519.771.531. Jika ditotal keseluruhan, suap yang diberikan Azis sekitar Rp 3.619.658.531.

Azis Syamsuddin diyakini jaksa bersalah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

BERITA TERBARU

TERPOPULER

Email Hosting

REKOMENDASI