BerandaNewsPolhukamRektor Unikarta : IKN Jawab Problematika Pemerataan Pembangunan

Rektor Unikarta : IKN Jawab Problematika Pemerataan Pembangunan

BACA JUGA

Berbagi Parsel Ramadan untuk Yatim dan Dhuafa

“Upaya pihak luar yang menandatangani petisi menolak IKN, bisa dinilai bukan sebuah solusi yang baik untuk memecahkan problema Jakarta sebagai ibu kota negara, dengan berbagai macam masalahnya,” tambahnya.

ADVERTORIAL SPACE

Selain itu dari sisi sejarah pun, Prof Ince mendukung sekali pemilihan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara Indonesia. Apalagi Kabupaten Kutai Kartanegara masuk di dalamnya.

“Kalimantan dalam konteks sejarah, memiliki peradaban yang tua, terbukti dengan berdirinya Kerajaan Kutai yang jauh keberadaanya sebelum Kerajaan Majapahit berdiri, jadi masuk akal Presiden Jokowi menetapkan wilayah Kaltim yang luas dan kaya akan keanekaragaman sumber daya alam sebagai IKN yang baru,” ucapnya.

Prof Ince sangat berharap rencana pembangunan IKN di kalimantan bisa segera terlaksana dan memberikan dampak yang sangat positif bagi semua kalangan, khususnya masyarakat Kalimantan.

“Mudah-mudahan dengan penetapan IKN di Kaltim semakin menambah semangat nasionalisme dan cinta tanah air bagi bangsa Indonesia,” harapnya.

“Dengan dibangunnya IKN di Kaltim, memberi dampak positif bagi pembangunan SDM di Kaltim, khususnya dlm pengembangan pendidikan, sehingga Unikarta di Kukar dan PTN/PTS di Kaltim tidak tertinggal jauh dengan PTN/PTS di Jawa,” sambung Ince.

“Di Kaltim ada 50-an PTN/PTS yang sudah ada, sedangkan 7 di antaranya adalah PTN yang sudah eksis, yang memiliki program studi cukup bagus, ada fakultas pertambangan, tehnik, kedokteran, pertanian, perkebunan, keguruan, dan keagamaan,” pungkasnya.

ADVERTORIAL SPACE

Temukan kami di Google News. Kamu juga bisa dapatkan berita menarik dari WhatApp Channel Holopis. Join yuk guys... !

Advertorial

BERITA TERBARU

Rekomendasi :

Aparat Salah Tangkap Dua Warga Papua Diduga KKB

Polres Puncak mengakui bahwa mereka terpaksa melepaskan dua orang warga berinisial DK dan AM setelah dituduh tergabung dalam KKB (kelompok kriminal bersenjata) Papua.

Zulhas Musnahkan Produk Impor Ilegal Senilai Rp9,33 Miliar

Mendag Zulkifli Hasan (zulhas) memimpin langsung pemusnahan produk impor ilegal senilai Rp9,33 miliar pada Kamis (28/3).

PPP Gagal Akibat Salah Berkoalisi dengan PDIP

Koordinator Kawal Pemilu dan Demokrasi (KPD) Miftahul Arifin menyebut kegagalan PPP dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 karena salah memilih teman koalisi di pilpres.

Bambang Pacul Bungkam Mulut Ganjar Pranowo Soal Posisi PDIP

Ketua DPP PDIP, Bambang Wuryanto atau akrab disapa Bambang Pacul memberikan peringatan keras kepada Ganjar Pranowo terkait dengan arah partai dalam pemerintahan mendatang.

IPI Ajak Publik Kawal Independensi MK dan Hormati Hasil Pemilu 2024

Sekelompok massa aksi yang tergabung di dalam Indonesian People Independent (IPI) melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Indosat atau Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat.

IPW Anggap SP3 di Kasus Aiman Witjaksono Sudah Tepat

ugeng Teguh Santoso menilai bahwa kebijakan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang menghentikan proses penyidikan atas kasus dugaan hoaks dan ujaran kebencian yang menyeret Aiman Witjaksono sudah tepat.

Harvey Moeis Jadi Tersangka, Kejaksaan Bakal Sasar Pemilik Smelter Lain?

Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung akhirnya resmi menetapkan seorang Harvey Moeis sebagai penerima manfaat dari mega korupsi timah.

Istana Tak Terlibat Urusan PHPU di MK

Dini Shanti Purwono menegaskan bahwa Istana Negara tidak memiliki kepentingan apa pun dalam sengketa PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum) yang saat ini tengah disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kasus Aiman Witjaksono Resmi SP3

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Kuasa hukum Aiman Witjaksono, Finsensius Mendrofa membenarkan bahwa kasus yang saat ini tengah menimpa kliennya sudah dihentikan proses penyidikannya oleh Ditreskrimsus...

DPR Sahkan RUU Desa Jadi Undang-undang

HOLOPIS.COM, JAKARTA - DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6/2014 tentang Desa atau RUU Desa menjadi Undang-undang. Pengesahan RUU...