BerandaNewsPolhukamWadas Mencekam! Ini Alasan Warga Tolak Penambangan Waduk

Wadas Mencekam! Ini Alasan Warga Tolak Penambangan Waduk

BACA JUGA

Berbagi Parsel Ramadan untuk Yatim dan Dhuafa

JAKARTA, HOLOPIS.COM – Warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, berpendirian untuk tetap menolak penambangan quarry yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan Waduk Bener. Luas lahan diperbukitan Wadas yang akan ditambang mencapai 124 hektar.

ADVERTORIAL SPACE

Penolakan warga bukan tanpa alasan. Mereka menganggap penambangan tidak sekadar mematikan mata pencarian sebagian besar warga, tetapi juga merusak lingkunan yang bisa mengancam keselamatan nyawa warga Wadas dan sekitarnya.

Seorang Warga Desa Wadas, Siswanto (30), mengatakan perbukitan Wadas termasuk daerah penyangga Bedah Menoreh. Hal itu juga telah disebutkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo.

“Perbukitan Wadas itu penyangga Bedang Menoreh yang rawan bencana terutama tanah longsor. Jadi tidak bisa jadi penambangan. Akan tetapi, entah bagaimana RTRW berubah kalau kawasan Wadas boleh ditambang,” ujar Siswanto.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Holopiscom (@holopiscom)

Pemerintah dianggap sudah menerobos aturan-aturan yang justru tidak memihak pada keselamatan warga.

Menurutnya, masyarakat Wadas secara turun temurun sudah memahami kondisi daerahnya, bahkan jauh sebelum ada kajian Analisis dampak lingkungan (AMDAL).

ebagaimana diketahui, quarry merupakan lokasi penambangan tanah atau batuan yang akan menjadi material pembangunan Waduk Bener di Kabupaten Purworejo.

Dikutip dari laman Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Bendungan ini direncanakan akan mengairi lahan sawah seluas 15.069 hektar. Hal ini sesuai dengan program pemerintah untuk memperbanyak waduk guna mendukung proyek ketahanan pangan dan mendukung perekonomian masyarakat.

Menurut Siswanto, meningkatkan perekonomian masyarakat tidak ada artinya jika harus mengorbankan banyak hal.

“Apa artinya mendukung perekonomian tapi kalau yang dikorbankan jumlahnya banyak. Pemerintah sudah menerobos, sampai merubah data,” ungkap Siswanto.

Segala upaya sudah dilakukan warga agar rencana penambangan Quarry dibatalkan bahkan sejak 2018. Upaya hukum PTUN pun ditolak.

“Sudah berupaya berkali-kali, ngirim surat ke DLH, ketemu berbagai tokoh. Sampai gugatan kami di PTUN juga ditolak,” tandasnya.

ADVERTORIAL SPACE

Temukan kami di Google News. Kamu juga bisa dapatkan berita menarik dari WhatApp Channel Holopis. Join yuk guys... !

Advertorial

BERITA TERBARU

Rekomendasi :

Zulhas Musnahkan Produk Impor Ilegal Senilai Rp9,33 Miliar

Mendag Zulkifli Hasan (zulhas) memimpin langsung pemusnahan produk impor ilegal senilai Rp9,33 miliar pada Kamis (28/3).

PPP Gagal Akibat Salah Berkoalisi dengan PDIP

Koordinator Kawal Pemilu dan Demokrasi (KPD) Miftahul Arifin menyebut kegagalan PPP dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 karena salah memilih teman koalisi di pilpres.

Bambang Pacul Bungkam Mulut Ganjar Pranowo Soal Posisi PDIP

Ketua DPP PDIP, Bambang Wuryanto atau akrab disapa Bambang Pacul memberikan peringatan keras kepada Ganjar Pranowo terkait dengan arah partai dalam pemerintahan mendatang.

IPI Ajak Publik Kawal Independensi MK dan Hormati Hasil Pemilu 2024

Sekelompok massa aksi yang tergabung di dalam Indonesian People Independent (IPI) melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Indosat atau Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat.

IPW Anggap SP3 di Kasus Aiman Witjaksono Sudah Tepat

ugeng Teguh Santoso menilai bahwa kebijakan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang menghentikan proses penyidikan atas kasus dugaan hoaks dan ujaran kebencian yang menyeret Aiman Witjaksono sudah tepat.

Harvey Moeis Jadi Tersangka, Kejaksaan Bakal Sasar Pemilik Smelter Lain?

Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung akhirnya resmi menetapkan seorang Harvey Moeis sebagai penerima manfaat dari mega korupsi timah.

Istana Tak Terlibat Urusan PHPU di MK

Dini Shanti Purwono menegaskan bahwa Istana Negara tidak memiliki kepentingan apa pun dalam sengketa PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum) yang saat ini tengah disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kasus Aiman Witjaksono Resmi SP3

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Kuasa hukum Aiman Witjaksono, Finsensius Mendrofa membenarkan bahwa kasus yang saat ini tengah menimpa kliennya sudah dihentikan proses penyidikannya oleh Ditreskrimsus...

DPR Sahkan RUU Desa Jadi Undang-undang

HOLOPIS.COM, JAKARTA - DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6/2014 tentang Desa atau RUU Desa menjadi Undang-undang. Pengesahan RUU...

Prabowo Diberi Lukisan yang Dibuat Khusus Oleh SBY Selama 10 Jam

Prabowo Subianto yang hadir di acara silaturahmi dan buka puasa bersama di Hotel St Regis, Jakarta, Rabu (27/3), diberi lukisan yang dibuat sendiri oleh SBY.