Pemerintah Dinilai Kebingungan Tangani Kasus Kebocoran Data

BERITA TERKAIT

JAKARTA, HOLOPIS.COM – DPR RI menilai pemerintah lemah dalam menangani permasalah kebocoran data yang sudah sekian kali berulang di Indonesia.

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta padahal menganggap kondisi keamanan siber di Indonesia sudah pada tingkatan sangat mengkhawatirkan.

“Ini sudah dalam kategori darurat, perlu penanganan segera dan harus komprehesif. Mengingat sudah banyak ahli keamanan siber di Indonesia selama ini memberikan kritik dan masukan bahwa infrastruktur keamanan siber di lembaga pemerintah buruk, bahkan mudah dibobol oleh hacker pemula,” kata Sukamta, Minggu (23/1).

Kelambatan pemerintah menurut Sukamta, terlihat dari lambatnya respon pemerintah dalam mengatasi kebocoran data. Mengingat hingga saat ini banyak di antara kasus kebocoran data seakan dibiarkan tanpa jelas upaya tindak lanjutnya.

“Pemerintah ini mungkin kebingungan mau mengambil langkah hukum terkait kebocoran data, karena belum ada UU Pelindungan Data Pribadi,” ungkapnya.

Padahal, Sukamta mengklaim bahwa di DPR sudah mendesak berulang kali untuk segera diselesaikan RUU PDP di 5 masa sidang RUU.

“Ini sudah dibahas, tapi pihak pemerintah masih tarik ulur dalam beberapa pasal,” imbuhnya.

Kader PKS ini kemudian membandingkan RUU tersebut dengan RUU IKN yang sudah bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 40 hari. Padahal kalau ditinjau dari tingkat kemendesakannya, persoalan perlindungan data pribadi ini lebih serius dibanding IKN.

” Sudah ratusan juta data warga yang bocor tanpa jelas juntrungannya,” tegasnya.

Lebih lanjut Sukamta berharap meski belum ada UU PDP, pemerintah harus segera benahi infrastuktur keamanan sibernya, mengingat masyarakat sudah mempercayakan data pribadinya di server-server lembaga pemerintah.

“Di luar soal regulasi, pemerintah bisa segera benahi sistem proteksi, pembaharuan aplikasi, enkripsi data, backup data hingga tata kelola sdm pengelola keamanan siber. Saya yakin BSSN sudah punya catatan apa saja yang harus segera diatasi,” imbaunya.

“Semoga kasus kebocoran data BI ini yang terakhir. Jangan sampai masyarakat dipaksa gunakan aplikasi milik pemerintah tanpa penjelasan dan jaminan keamanan,” tambahnya.

BERITA TERBARU

TERPOPULER

REKOMENDASI