BerandaNewsPolhukamJoseph Suryadi Jadi Tersangka Kasus Penodaan Agama Islam

Joseph Suryadi Jadi Tersangka Kasus Penodaan Agama Islam

BACA JUGA

Berbagi Parsel Ramadan untuk Yatim dan Dhuafa

JAKARTA, HOLOPIS.COMKepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan membenarkan bahwa salah seorang bernama Joseph Suryadi telah ditetapkan sebagai tersangka.

ADVERTORIAL SPACE

Hal ini dikayakan Zulpan setelah dilakukan pemeriksaan, dan yang bersangkutan mengakui perbuatannya sendiri.

“Yang jelas, pembuktian sudah masuk unsurnya, itu barang (ponsel) miliknya dan dia mengakui,” kata Zulpan di Jakarta, Rabu (15/12).

Di dalam perkara ini, Joseph dengan sengaja dan sadar mengirimkan gambar karikatur dengan ditambah caption bernada penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Gambar tersebut ia kirim ke sebuah grup Whatsapp bernama Kedai Kopi Keadilan.

Bahkan sempat dikabarkan bahwa Joseph menyebut saat chat tersebut muncul, ponselnya hilang. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan ia ternyata kedapatan berbohong hanya untuk alibi menghindar dari jeratan hukum.

“Alibi, itu cara dia untuk menghindar,” jelasnya.

Namun demikian, Zulpan menegaskan bahwa Kepolisian terus memproses dan mendalami kasus ini untuk mengetahui secara pasti motifasi Joseph melakukan perbuatan yang diduga kuat memuat unsur penodaan terhadap agama Islam.

“Penyidik sedang dalami dulu,” tegasnya.

Dalam kasus tersebut, Joseph dikenai Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 45 ayat 1 dan/atau Pasal 28 ayat 1 juncto Pasal 45 ayat 2 UU ITE dan/atau Pasal 156 KUHP dan Pasal 156 A KUHP. Dia terancam hukuman 6 tahun penjara.

ADVERTORIAL SPACE

Temukan kami di Google News. Kamu juga bisa dapatkan berita menarik dari WhatApp Channel Holopis. Join yuk guys... !

Advertorial

BERITA TERBARU

Rekomendasi :

Ada Sengketa Pemilu : Pahami Peran Mahkamah Konstitusi dan Gakkumdu

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Pemilihan umum adalah salah satu momen penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Namun, tidak jarang pemilihan umum diwarnai oleh sengketa pemilu,...

Teddy Tegaskan Urusan Komposisi Menteri Urusan Presiden

Teddy Gusnaidi menegaskan bahwa komposisi menteri di Kabinet pemerintahan sudah menjadi domain Presiden yang sedang menjabat.

Sah! RUU DKJ Resmi Jadi Undang-Undang

Ketua DPR RI Puan Maharani telah resmi mengetuk palu dalam pengesahan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-undang.

MK Hati-hati Hadirkan Menteri di Sidang PHPU

Ketua MK Suhartoyo menyampaikan bahwa permohonan dua pemohon untuk menghadirkan menteri di Kabinet Indonesia Maju dalam sidang sengketa Pemilu akan dibahas lebih lanjut di dalam rapat majelis hakim.

Jokowi Ingin Indonesia Manfaatkan Bonus Demografi Demi Jadi Negara Maju

Presiden Jokowi mengajak seluruh bangsa Indonesia, khususnya generasi muda untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan emas untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju.

KPK Kantongi Bukti Bos Rider Hanan Supangkat Cawe-cawe Proyek di Kementan

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengantongi sejumlah bukti dan informasi dugaan Direktur Utama PT Mulia Knitting Factory, Hanan Supangkat ikut cawe-cawe proyek di Kementerian Pertanian .

Abdullah Hehamahua Ancam Penjarakan Hakim MK Jika Tak Kabulkan Gugatan PHPU Anies

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Puluhan massa aksi dari Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat menggelar mimbar rakyat yang diselenggarakan di kawasan Patung Kuda, Arjuna Wiwaha, Jalan Medan...

Din Syamsuddin Ajak Buruh Gulingkan Jokowi di May Day

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus eks Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai bahwa Pemilu 2024 telah...

KPK Duga Pengadaan Lahan Tol Trans Sumatera Hutama Karya Terjadi Fraud

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menduga terjadi kecurangan (fraud) dalam pengadaan lahan sekitar Jalan Tol Trans Sumatera (JTSS) yang dilaksanakan oleh PT Hutama Karya (Persero).

Kabar Jaksa Peras Saksi Rp 3 Miliar, Pimpinan KPK Tunggu Laporan Dewas

Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menerima laporan soal dugaan pemerasan oleh oknum jaksa yang bertugas di lembaga antikorupsi.