JAKARTA, HOLOPIS.COM – Direktur eksekutif Centre for Youth and Population Research (CYPR), Dedek Prayudi menyebut, bahwa politik yang didominasi dengan rasial seperti agama dan identitas tertentu sangat meresahkan.
Ia menyebut ada dua efek samping yang umum terjadi ketika politisasi identitas dan politisasi agama mengisi ruang demokrasi dan mendominasi. Pertama adalah perpecahan.
“Politisasi agama menyebabkan perpecahan. Narasi-narasi politisasi keagamaan biasanya akan digaungkan narasi barisan kami adalah barisan Tuhan dan di luar kami maka mereka adalah musuh Tuhan,” kata Uki dalam keterangannya yang dikutip oleh Holopis.com, Kamis (25/11).
Dikotomi yang sebenarnya tidak perlu terjadi justru diblow-up sebesar mungkin hanya untuk menjaring sentimen publik semata, sehingga yang muncul bukan mana calon pemimpin terbaik, akan tetapi siapa yang paling agamis.
“Seolah-olah perbedaan yang seharusnya dirayakan itu menjadi seperti perang agama,” ujarnya.
Bagi Uki, praktik politik semacam itu justru tidak akan menemukan esensi dari demokrasi, akan tetapi menciptakan ruang konflik yang lebih luas di kalangan masyarakat.
“Itulah yang mengaburkan batas-batas dalam demokrasi, mana yang boleh dan mana yang tdk boleh, mana yang harus dan mana yang tidak harus. Akhirnya kita semua terpecah belah,” ucapnya.
“Politisasi agama itu akan menjauhkan kita dari buah manis yang dihasilkan pohon yg bernama demokrasi,” sambung Uki.
Lebih lanjut, Uki menyebutkan efek samping kedua dari praktik politisasi agama dan politik identitas adalah sulitnya mendapatkan sosok pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas. Karena konsentrasi publik hanya sebatas dikotomi rasial semata, akan tetapi politik gagasan yang seharusnya mendominasi ruang demokrasi tersebut justru tidak mencuat dan menjadi barometer publik sebagai pemilih.
“Dengan sesaknya ruang demokrasi oleh politisasi agama dan politik identitas maka politik gagasan tidak akan mendapatkan ruang,” terangnya.
Oleh karena itu, Uki yang juga merupakan mantan juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut mengatakan, politisasi agama dan politik identitas memiliki dua aspek negatif.
“Hasilnya tidak hanya perpecahan tapi kebijakan-kebijakan yang dihasilkan tidak berkualitas, wakil rakyat tidak berkualitas, inilah bahayanya politisasi agama,” pungkasnya.
