BerandaNewsPolhukamPunya Agenda Sama, BEM SI Ogah Rujuk

Punya Agenda Sama, BEM SI Ogah Rujuk

BACA JUGA

Berbagi Parsel Ramadan untuk Yatim dan Dhuafa

JAKARTA, HOLOPIS.COM Hari ini ratusan Mahasiswa dari lintas kampus dan aliansi menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda Jakarta Pusat.

ADVERTORIAL SPACE

Dalam aksinya, mereka menyatakan evaluasi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo sepanjang memimpin Indonesia.

Ada yang unik dari aksi unjuk rasa hari ini, di mana ada elemen Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang saat ini pecah menjadi 2 (dua) kongsi menggelar aksi unjuk rasa bersamaan.

BEM SI di bawah kepemimpinan Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Riau (UNRI) membawa tagline evaluasi 7 tahun Jokowi Presiden. Sementara BEM SI kepimpinan Universitas Negeri Semarang (UNNES) menggunakan tagline evaluasi 2 tahun Jokowi-Maruf.

Saat berunjuk rasa, perwakilan massa aksi dari BEM SI UNRI mengajak kepada BEM SI UNNES untuk kembali berkolaborasi dan bersatu dalam satu barisan, apalagi saat ini isu keduanya sama yakni evaluasi terhadap pemerintahan saat ini.

“Teman-teman yang di seberang sana, mari kita bergabung lagi, bersatu lagi untuk menyuarakan tuntutan kita yang sama, kita bersatu untuk kebersamaan,” kata salah satu orator di atas mobil komando, Kamis (21/10).

Berdasarkan pantauan Holopis.com, satuan untuk bersama tak digubris sama sekali oleh BEM SI UNNES. Mereka asyik akustikan di atas mobil komando dan melanjutkan orasi-orasi politik mereka.

Hingga berita ini diturunkan, aksi unjuk rasa Mahasiswa untuk menyikapi 2 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi-Maruf masih berlangsung.

Penjagaan dari aparat kepolisian dibantu oleh TNI pun terus disiagakan. Tampak mereka sangat humanis dan mempersilakan mahasiswa menyampaikan aspirasinya dengan tertib dan mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Bahkan tampak pula aparat yang berkeliling untuk membagikan masker kepada Mahasiswa yang menggelar aksi di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat.

ADVERTORIAL SPACE

Temukan kami di Google News. Kamu juga bisa dapatkan berita menarik dari WhatApp Channel Holopis. Join yuk guys... !

Advertorial

BERITA TERBARU

Rekomendasi :

Ada Sengketa Pemilu : Pahami Peran Mahkamah Konstitusi dan Gakkumdu

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Pemilihan umum adalah salah satu momen penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Namun, tidak jarang pemilihan umum diwarnai oleh sengketa pemilu,...

Teddy Tegaskan Urusan Komposisi Menteri Urusan Presiden

Teddy Gusnaidi menegaskan bahwa komposisi menteri di Kabinet pemerintahan sudah menjadi domain Presiden yang sedang menjabat.

Sah! RUU DKJ Resmi Jadi Undang-Undang

Ketua DPR RI Puan Maharani telah resmi mengetuk palu dalam pengesahan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-undang.

MK Hati-hati Hadirkan Menteri di Sidang PHPU

Ketua MK Suhartoyo menyampaikan bahwa permohonan dua pemohon untuk menghadirkan menteri di Kabinet Indonesia Maju dalam sidang sengketa Pemilu akan dibahas lebih lanjut di dalam rapat majelis hakim.

Jokowi Ingin Indonesia Manfaatkan Bonus Demografi Demi Jadi Negara Maju

Presiden Jokowi mengajak seluruh bangsa Indonesia, khususnya generasi muda untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan emas untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju.

KPK Kantongi Bukti Bos Rider Hanan Supangkat Cawe-cawe Proyek di Kementan

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengantongi sejumlah bukti dan informasi dugaan Direktur Utama PT Mulia Knitting Factory, Hanan Supangkat ikut cawe-cawe proyek di Kementerian Pertanian .

Abdullah Hehamahua Ancam Penjarakan Hakim MK Jika Tak Kabulkan Gugatan PHPU Anies

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Puluhan massa aksi dari Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat menggelar mimbar rakyat yang diselenggarakan di kawasan Patung Kuda, Arjuna Wiwaha, Jalan Medan...

Din Syamsuddin Ajak Buruh Gulingkan Jokowi di May Day

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus eks Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai bahwa Pemilu 2024 telah...

KPK Duga Pengadaan Lahan Tol Trans Sumatera Hutama Karya Terjadi Fraud

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menduga terjadi kecurangan (fraud) dalam pengadaan lahan sekitar Jalan Tol Trans Sumatera (JTSS) yang dilaksanakan oleh PT Hutama Karya (Persero).

Kabar Jaksa Peras Saksi Rp 3 Miliar, Pimpinan KPK Tunggu Laporan Dewas

Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menerima laporan soal dugaan pemerasan oleh oknum jaksa yang bertugas di lembaga antikorupsi.