BerandaNewsPara Rektor Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik

Para Rektor Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik

BACA JUGA

Berbagi Parsel Ramadan untuk Yatim dan Dhuafa

JAKARTA, HOLOPIS.COM – Sejumlah pimpinan perguruan tinggi menyampaikan masukan kepada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, agar sebaiknya pemerintah menata komunikasi publik penanganan covid 19 agar tidak melahirkan persepsi yang berbeda di masyarakat.

ADVERTORIAL SPACE

Hal ini mengemuka saat Menko Mahfud MD bersama Mendikbudristek Nadiem Makarim, berdialog dengan para Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, yang berlangsung secara daring pada Kamis (5/8).

Acara ini dihadiri oleh lebih dari 800 pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia untuk memastikan peran kampus dalam mendukung kondusifitas politik, hukum, dan kemanan selama masa pandemi covid-19.

Dalam kesempatan ini, Rektor Universitas Hasanuddin, Dwia Aries Tina Pulubuhu, mengusulkan agar komunikasi publik pemerintah di masa pandemi lebih dirapikan lagi, agar tidak melahirkan persepsi yang berbeda di tengah masyarakat. Menurutnya, jika terjadi gejolak, kampus sebagai kanal juga terdampak.

“Ketika situasi di pemerintahan beda pendapat diantara kementerian, atau ada hal yang membingungkan misalnya soal PPKM, soal bantuan, soal angka penderita Covid, soal vaksin, ini mahasiswa salurkan kritiknya kepada universitas. Kami berharap pak Menko bisa mengingatkan situasinya agar tidak terjadi perbedaan pandangan di pemerintah yang bisa menimbulkan kebingungan dan kecemasan di masyarakat,” ujar Dwia yang juga disambut pertanyaan senada rektor yang lain.

Rektor Universitas Indonesia, Ari Kuncoro juga mengingatkan pemerintah soal lemahnya komunikasi publik. “Kontra narasi mestinya disiapkan dan diantisipasi dengan baik. Keputusan yang diambil pemerintah terkait covid dan berbagai masalah kesehatan, harus bisa dijelaskan dengan segera bila muncul disinformasi dan hoax di masyarakat” ujar Ari yang merupakan gurubesar di bidang ekonomi.

Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi masukan dan kritik yang diberikan para rektor. Menurutnya, pemerintah terus melakukan perbaikan, termasuk dalam hal komunikasi ke publik. Karena itu, ia terus mengajak para rektor karena pemerintah meyakini perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menjaga kondusifitas politik, hukum, dan keamanan di masa pandemi Covid-19.

Mahfud mengaku senang menerima kritik dan masukan tentang komunikasi pemerintah. Menurutnya, komunikasi publik memang terus menerus dibenahi dan disempurnakan.

“Bapak Ibu sekalian, silakan memberi masukan atau kritik. Kita tidak menolak kritik sama sekali. Kita justru senang ada kritik. Saya katakan kalau tidak ada kritik, orang seperti saya ini tidak bisa mengambil kebijakan mengatasnamakan kepentingan publik,” ujar Menko.

Sementara itu, Rektor Universitas Andalas, Yuliandri, menjelaskan tantangan utama perguruan tinggi di masa pandemi adalah peran perguruan tinggi dalam mendukung kondusifitas, terutama aspek politik, hukum dan keamanan.

“Memang tanpa kita sadari hambatan utama adalah soal komunikasi yang belum terbangun dengan baik, misalnya antara perguruan tinggi dengan mahasiswa, sembari pemerintah juga terus memastikan agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat,” ujar Yuliandri yang juga gurubesar di bidang hukum ini.

ADVERTORIAL SPACE

Temukan kami di Google News. Kamu juga bisa dapatkan berita menarik dari WhatApp Channel Holopis. Join yuk guys... !

Advertorial

BERITA TERBARU

Rekomendasi :

Aparat Salah Tangkap Dua Warga Papua Diduga KKB

Polres Puncak mengakui bahwa mereka terpaksa melepaskan dua orang warga berinisial DK dan AM setelah dituduh tergabung dalam KKB (kelompok kriminal bersenjata) Papua.

Zulhas Musnahkan Produk Impor Ilegal Senilai Rp9,33 Miliar

Mendag Zulkifli Hasan (zulhas) memimpin langsung pemusnahan produk impor ilegal senilai Rp9,33 miliar pada Kamis (28/3).

PPP Gagal Akibat Salah Berkoalisi dengan PDIP

Koordinator Kawal Pemilu dan Demokrasi (KPD) Miftahul Arifin menyebut kegagalan PPP dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 karena salah memilih teman koalisi di pilpres.

Bambang Pacul Bungkam Mulut Ganjar Pranowo Soal Posisi PDIP

Ketua DPP PDIP, Bambang Wuryanto atau akrab disapa Bambang Pacul memberikan peringatan keras kepada Ganjar Pranowo terkait dengan arah partai dalam pemerintahan mendatang.

IPI Ajak Publik Kawal Independensi MK dan Hormati Hasil Pemilu 2024

Sekelompok massa aksi yang tergabung di dalam Indonesian People Independent (IPI) melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Indosat atau Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat.

IPW Anggap SP3 di Kasus Aiman Witjaksono Sudah Tepat

ugeng Teguh Santoso menilai bahwa kebijakan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang menghentikan proses penyidikan atas kasus dugaan hoaks dan ujaran kebencian yang menyeret Aiman Witjaksono sudah tepat.

Harvey Moeis Jadi Tersangka, Kejaksaan Bakal Sasar Pemilik Smelter Lain?

Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung akhirnya resmi menetapkan seorang Harvey Moeis sebagai penerima manfaat dari mega korupsi timah.

Istana Tak Terlibat Urusan PHPU di MK

Dini Shanti Purwono menegaskan bahwa Istana Negara tidak memiliki kepentingan apa pun dalam sengketa PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum) yang saat ini tengah disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kasus Aiman Witjaksono Resmi SP3

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Kuasa hukum Aiman Witjaksono, Finsensius Mendrofa membenarkan bahwa kasus yang saat ini tengah menimpa kliennya sudah dihentikan proses penyidikannya oleh Ditreskrimsus...

DPR Sahkan RUU Desa Jadi Undang-undang

HOLOPIS.COM, JAKARTA - DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6/2014 tentang Desa atau RUU Desa menjadi Undang-undang. Pengesahan RUU...