BerandaNewsSeluruh Buruh PLN Bakal Demo Tuntut Pembayaran THR

Seluruh Buruh PLN Bakal Demo Tuntut Pembayaran THR

BACA JUGA

Berbagi Parsel Ramadan untuk Yatim dan Dhuafa

JAKARTA, HOLOPIS.COM – Ketua Umum Serikat Pekerja Elektronik Elektrik (SPEE) FSPMI, Abdul Bais mempermasalahkan kebijakan direksi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero yang tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para karyawanya termasuk pekerja outsourcingnya tahun 2021.
Oleh karena itu, ia berencana untuk menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pusat PT PLN Persero dan gedung PLN di seluruh Indonesia pada hari Senin (14/6) besok.
“Aksi yang kita rencananan tanggal 14 Juni nanti, (hari) Senin di kantor-kantor PLN terutama di PLTN pusat. Aksi-aksi nasional ini berupa unjuk rasa,” kata Bais dalam konferensi persnya secara virtual, Kamis (10/6).
Jika apa yang diharapkan tidak terpenuhi apalagi sampai pihak direksi dan komisaris PT PLN Persero tidak bersedia menemui mereka dalam aksi unjuk rasa nanti, maka akhir bulan Juni, pihaknya akan menggalang solidaritas dengan para pekerja yang tergabung melakukan mogok nasional.
“Targetnya kalau tidak ada i’tikad baik atau niat membayar, maka kita akan lakukan mogok nasional,” tegasnya.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan bahwa pihaknya mendukung langkah serikat pekerja yang dinaunginya itu.
Dalam menjalankan aksinya, Iqbal memberikan wejangan agar ada dialog yang konstruktif antara serikat pekerja dengan direksi dan komisaris di PT PLN Persero. Pencapaian mufakat harus berpihak pada pemenuhan hak-hak buruh yang belum direalisasikan oleh perusahaan.
“Kita akan instruksikan agar ada dialog dengan direksi dan komisaris PLN, kalau tidak ada hasil maka akan digelar aksi,” kata Iqbal.
Dan jika dialog itu tidak terlaksana atau tidak tercapai kesepakatan yang baik, ia mendukung rencana aksi mogok nasional yang akan dilakukan oleh SPEE FSPMI.
Namun ia memberikan penekanan bahwa aksi yang akan digelar pada pekan depan tetap dilakukan secara damai dan mematuhi protokol kesehatan COVID-19.
“Rencana aksi sudah memberikan surat kepada pihak terkait dan mengikuti protokol kesehatan,” terang Iqbal. (MIB)

ADVERTORIAL SPACE

Temukan kami di Google News. Kamu juga bisa dapatkan berita menarik dari WhatApp Channel Holopis. Join yuk guys... !

Advertorial

BERITA TERBARU

Rekomendasi :

Ada Sengketa Pemilu : Pahami Peran Mahkamah Konstitusi dan Gakkumdu

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Pemilihan umum adalah salah satu momen penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Namun, tidak jarang pemilihan umum diwarnai oleh sengketa pemilu,...

Teddy Tegaskan Urusan Komposisi Menteri Urusan Presiden

Teddy Gusnaidi menegaskan bahwa komposisi menteri di Kabinet pemerintahan sudah menjadi domain Presiden yang sedang menjabat.

Sah! RUU DKJ Resmi Jadi Undang-Undang

Ketua DPR RI Puan Maharani telah resmi mengetuk palu dalam pengesahan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-undang.

MK Hati-hati Hadirkan Menteri di Sidang PHPU

Ketua MK Suhartoyo menyampaikan bahwa permohonan dua pemohon untuk menghadirkan menteri di Kabinet Indonesia Maju dalam sidang sengketa Pemilu akan dibahas lebih lanjut di dalam rapat majelis hakim.

Jokowi Ingin Indonesia Manfaatkan Bonus Demografi Demi Jadi Negara Maju

Presiden Jokowi mengajak seluruh bangsa Indonesia, khususnya generasi muda untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan emas untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju.

KPK Kantongi Bukti Bos Rider Hanan Supangkat Cawe-cawe Proyek di Kementan

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengantongi sejumlah bukti dan informasi dugaan Direktur Utama PT Mulia Knitting Factory, Hanan Supangkat ikut cawe-cawe proyek di Kementerian Pertanian .

Abdullah Hehamahua Ancam Penjarakan Hakim MK Jika Tak Kabulkan Gugatan PHPU Anies

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Puluhan massa aksi dari Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat menggelar mimbar rakyat yang diselenggarakan di kawasan Patung Kuda, Arjuna Wiwaha, Jalan Medan...

Din Syamsuddin Ajak Buruh Gulingkan Jokowi di May Day

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus eks Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai bahwa Pemilu 2024 telah...

KPK Duga Pengadaan Lahan Tol Trans Sumatera Hutama Karya Terjadi Fraud

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menduga terjadi kecurangan (fraud) dalam pengadaan lahan sekitar Jalan Tol Trans Sumatera (JTSS) yang dilaksanakan oleh PT Hutama Karya (Persero).

Kabar Jaksa Peras Saksi Rp 3 Miliar, Pimpinan KPK Tunggu Laporan Dewas

Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menerima laporan soal dugaan pemerasan oleh oknum jaksa yang bertugas di lembaga antikorupsi.