Polri Perlu Reformasi Kultural dan Pengawasan Legislatif

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Julius Ibrani menegaskan bahwa Polri secara konstitusional berada di bawah Presiden sebagai bagian dari cabang eksekutif, namun pengawasannya tidak boleh hanya bersifat internal melainkan harus melibatkan legislatif.

“Polri itu konstitusional, dia ditempatkan di sipil, fungsinya adalah pelaksana undang-undang, sudah pasti di tangan presiden,” kata Julius dalam diskusi bertajuk “Menguatkan Reformasi Polri Guna Mendukung Agenda Nasional” di Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Julius menilai pengawasan eksternal diperlukan mengingat kewenangan Polri yang sangat besar dan bersentuhan langsung dengan hak-hak warga negara. Ia mendorong DPR, khususnya Komisi III, untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan termasuk dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri.

“Pengawasan Polri, karena fungsinya banyak sekali, tidak boleh di internal eksekutif. Dia harus ada di legislatif,” jelasnya.

Selain pengawasan, Julius menyebut reformasi kultural sebagai kebutuhan mendesak Polri saat ini. Reformasi tersebut mencakup pendekatan humanis, peningkatan kapasitas anggota, serta penguatan profesionalitas agar Polri semakin dekat dengan masyarakat.

“Positioning Polri sesuai mandat konstitusi adalah di tengah-tengah masyarakat sipil, bukan semakin menjauh dari publik. Itu yang dibutuhkan sekarang,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, wacana reformasi Polri kembali menguat seiring sejumlah kasus yang menyeret anggota kepolisian dan memicu sorotan publik dalam beberapa tahun terakhir. Perdebatan mengenai posisi kelembagaan Polri—apakah tetap di bawah Presiden, dipindahkan ke bawah Kementerian Dalam Negeri, atau dikembalikan bergabung dengan TNI—juga terus bergulir di kalangan akademisi dan pegiat hukum.

Pemerintah sendiri belum mengeluarkan keputusan resmi terkait perubahan struktur kelembagaan Polri, sementara desakan agar institusi ini lebih akuntabel dan humanis terus datang dari berbagai elemen masyarakat sipil.