JAKARTA – Pengamat politik dan kebijakan publik Cecep Handoko alias Ceko menilai rencana penambahan anggaran Polri untuk Tahun Anggaran 2027 merupakan hal yang wajar. Menurutnya, kebutuhan tersebut perlu disesuaikan dengan semakin kompleksnya tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Ceko mengatakan perkembangan teknologi turut mengubah pola kejahatan. Selain tindak pidana konvensional, aparat penegak hukum kini harus menghadapi kejahatan siber, penipuan digital, hingga berbagai modus kejahatan yang membutuhkan kemampuan, sumber daya manusia, sistem, dan peralatan khusus.
“Kalau kita bicara kebutuhan anggaran Polri, jangan hanya melihat nominalnya. Kita harus melihat tantangan yang dihadapi. Pola kejahatan berkembang sangat cepat seiring perkembangan teknologi. Polisi juga dituntut memiliki kemampuan, SDM, peralatan dan sistem yang mampu mengimbangi perkembangan tersebut,” ujar Ceko dalam keterangannya seperti dikutip Holopis.com, Senin (7/9/2026).
Menurut dia, beban Polri tidak hanya berkaitan dengan penanganan tindak pidana. Institusi tersebut juga memiliki tanggung jawab luas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk mengamankan berbagai kegiatan masyarakat, demonstrasi, konflik sosial, kegiatan politik, hingga agenda nasional.
Ceko mencontohkan pengamanan aksi demonstrasi yang membutuhkan dukungan personel, peralatan, serta operasional yang memadai.
“Penanganan demonstrasi misalnya, membutuhkan personel, peralatan dan dukungan operasional. Negara tentu harus memastikan aparat memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas tersebut secara profesional sekaligus menjaga agar situasi tetap kondusif,” katanya.
Meski demikian, Ceko mengingatkan bahwa penambahan anggaran tidak boleh dimaknai sebagai pemberian keleluasaan tanpa batas kepada Polri. Menurutnya, setiap kenaikan anggaran harus dibarengi perencanaan yang jelas, target kinerja terukur, transparansi, dan mekanisme pengawasan yang ketat.
“Prinsipnya sederhana, kalau negara meminta Polri bekerja semakin profesional dan menghadapi tantangan yang semakin kompleks, maka dukungan anggarannya juga harus realistis. Tetapi setiap rupiah uang negara tetap harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Karena itu, Ceko mendorong pemerintah dan DPR membahas kebutuhan anggaran Polri secara objektif dengan mengacu pada skala prioritas serta kebutuhan riil di lapangan.
Ia menilai tuntutan terhadap profesionalisme dan modernisasi kepolisian harus berjalan beriringan dengan penyediaan dukungan infrastruktur dan teknologi yang memadai.
“Jangan sampai kita menuntut polisi semakin modern, semakin profesional dan mampu menghadapi kejahatan yang semakin canggih, tetapi dukungan infrastrukturnya masih menggunakan pendekatan masa lalu,” ujarnya.
Ceko menambahkan, anggaran sektor keamanan pada dasarnya bukan semata-mata pengeluaran negara. Dukungan tersebut, menurut dia, dapat dipandang sebagai investasi untuk memastikan masyarakat memperoleh rasa aman.
“Anggaran keamanan pada akhirnya juga merupakan investasi negara untuk menjaga rasa aman masyarakat,” pungkas Ceko.
