Pengamat Nilai Pelaporan Meme Bahlil Ke Polisi Bentuk Pembungkaman Demokrasi

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pengamat politik dari Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik atau FHISIP Universitas Terbuka, Insan Praditya Anugrah menilai bahwa pelaporan pembuat meme Bahlil ke polisi sebagai pembungkaman demokrasi.

Menurutnya, bertebarannya meme-memee tersebut adalah sah-sah saja sebagai bentuk ekspresi masyarakat atas ketidakpauasan dari kinerja pejabat publik, termasuk kepada Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat sebagai Menteri ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) di Kabinet Merah Putih.

“Tindakan massa pro Bahlil melaporkan pembuat meme adalah pembungkaman terhadap demokrasi. Kalau tindakan serupa selalu dipolisikan, maka kebebasan berekspresi hilang,” kata Insan di Jakarta pada Selasa (21/10/2025).

Insan melanjutkan, sudah sewajarnya pejabat publik menerima kritik simbolis. Setiap pejabat negara harus memahami dan menerima kritik baik verbal maupun simbolis sebagai konsekuensi menjadi pejabat publik.

“Bahlil itu kan pejabat publik, menteri ESDM. Maka wajar apabila masyarakat menilai kinerjanya tidak bagus atau menilai ia punya konflik kepentingan maka yang dilakukan adalah kritik simbolis. Jika tidak mau dikritik atau dibuat meme jangan jadi pejabat publik,” lanjut Insan.

Lebih lanjut, Insan pun mengatakan bahwa meme-meme yang beredar masih dalam batas kewajaran dan lazim. Ia pun membandingkan hal itu dengan kritik simbolis ke SBY dahulu dengan simbol kerbau, meme dan editan Satroni atau bahkan ejekan kepada Hillary Clinton dan Donald Trump dalam konteks Amerika Serikat.

Insan menambahkan, apabila semua meme yang mengejek atau mengkritik simbolis dilaporkan, maka kebebasan berekspresi dibungkam. Semua bisa mengatasnamakan masyarakat, termasuk para pendukung dan massa yang dipelihara oleh para politisi-mereka pada dasarnya bersuara hanya mendukung kepentingan patron mereka yang menjadi pejabat, bukan kepentingan rakyat.

“Semua politisi ataupun elit biasanya selalu punya massa penduduk baik dari partai maupun dari ormas. Jika semua massa pendukung berlaku seperti ini, maka kebebasan berekspresi masyarakat dibungkam dan hal itu membunuh demokrasi,” pungkas Insan.

Sebelumnya, laporan dilakukan oleh Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) terhadap akun yang memuat meme kritik simbolis terhadap Bahlil Lahadalia, yang merupakan Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Laporan dikirimkan kepada tim siber Polda Metro Jaya.

AMPG dalam pelaporan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Umumnya, Sedek Bahta pada 20 Oktober 2025. Mereka menilai, konten-konten meme Bahlil yang dilaporkan bernilai mengejek seperti “wudu pakai bensin” dan “lempar jumroh pakai baru bara”.

Selain AMPG, DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) juga ikut membuat laporan atas maraknya meme yang dianggap menghina Bahlil Lahadalia. Mereka mencoba membuat laporan ke Bareskrim Mabes Polri pada hari Senin (20/10/2025).

“Kami ke sini tujuannya untuk melaporkan beberapa media yang mensertakan nama ketua umum kami,” ujar Wakil Ketua Umum DPP AMPI, Steven Izaac Risakotta, di Bareskrim Polri.

Steven menyebut ada sekitar 30 akun yang dilaporkan, dengan bukti berupa tangkapan layar unggahan berisi hinaan terhadap Bahlil. Salah satunya berasal dari akun @kementerianbakuhantam yang menampilkan foto Bahlil disertai tulisan “Pak Prabowo kapan si jelek ini di reshuffle.”

Ia menegaskan laporan tersebut bukan atas perintah Bahlil, melainkan inisiatif kader yang merasa terpanggil.

“Biar ada efek jera kepada akun-akun tersebut. Menyampaikan sesuatu di media harus objektif dan bijak,” tegasnya.