Desa Wisata Sudah Mandiri, Rahmawati Minta Dukungan Pemerintah Tetap Jalan

HOLOPIS.COM, GUNUNGKIDUL – Desa wisata yang berhasil naik kelas hingga berstatus mandiri dinilai tetap membutuhkan dukungan pemerintah. Anggota Komisi VII DPR RI Hj. Rahmawati, meminta pemerintah tidak menganggap status mandiri sebagai tanda bahwa desa wisata sudah tak lagi membutuhkan perhatian.

Hal itu disampaikan Rahmawati saat menyerap aspirasi pengelola Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam kunjungan kerja Komisi VII DPR RI, 11 September 2026.

Rahmawati menilai keberhasilan desa wisata meningkatkan status dari Rintisan, Berkembang, Maju hingga Mandiri justru harus menjadi momentum untuk memperkuat pengembangannya.

Menurutnya, dukungan pemerintah seharusnya tidak otomatis berkurang ketika sebuah desa wisata sudah mencapai level mandiri.

“Jangan sampai ketika desa wisata sudah mandiri, kemudian dukungan pemerintah justru berhenti. Justru ketika mereka sudah berhasil, harus kita dorong agar semakin kuat, berdaya saing, dan mampu menjadi contoh bagi desa wisata lainnya,” ujar Hj. Rahmawati.

Ia pun mendorong adanya indikator yang jelas dan terukur dalam menentukan status desa wisata. Selain itu, skema insentif juga dinilai perlu dibuat secara berkelanjutan bagi desa yang mampu meningkatkan kualitas pengelolaannya.

Tak melulu soal bantuan

Rahmawati mengatakan dukungan pemerintah tidak harus selalu diberikan dalam bentuk bantuan langsung.

Ada banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk membuat desa wisata semakin kuat, mulai dari promosi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, pembukaan akses pasar hingga digitalisasi.

Penguatan UMKM dan kolaborasi dengan sektor ekonomi kreatif juga dinilai bisa menjadi bagian dari ekosistem yang membuat desa wisata terus berkembang.

“Mandiri bukan berarti berjalan sendiri. Desa wisata tetap membutuhkan ekosistem dan kebijakan pemerintah agar keberhasilan yang sudah dibangun masyarakat dapat terus tumbuh,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rahmawati juga menyoroti persoalan infrastruktur pendukung pariwisata di kawasan Nglanggeran.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah kebutuhan penerangan jalan di kawasan wisata. Menurutnya, infrastruktur dasar seperti penerangan punya peran penting dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan.

Selain itu, fasilitas pendukung juga berpengaruh terhadap pengalaman wisatawan ketika berkunjung.

Aspirasi dibawa ke kementerian

Berbagai aspirasi yang disampaikan pengelola desa wisata tersebut, kata Rahmawati, akan diteruskan dalam pembahasan bersama Kementerian Pariwisata.

“Kami di Komisi VII DPR RI akan meneruskan aspirasi ini kepada Kementerian Pariwisata. Prinsipnya, setiap aspirasi masyarakat yang kami serap harus ada tindak lanjutnya dan kita kawal agar menghasilkan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya,” jelasnya.