JAKARTA, HOLOPIS.COM – Kementerian Pertahanan untuk ke empat kalinya secara berturut-turut mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan tahun 2021.
Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto pun menerima secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan Tahun 2021 pada Unit Organisasi (UO) Kemhan, UO Mabes TNI, UO TNI AL, UO TNI AD dan UO TNI AU dari BPK RI tersebut.
Prabowo Subianto dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan tim BPK RI kepada Kemhan dan TNI selama ini sehingga hasil pemeriksaan tahun ini Kemhan dan TNI kembali dapat menerima predikat opini WTP. Sebab, capaian ini akan berdampak pada peningkatan pelaksanaan tugas Kemhan dan TNI ke depannya.
“Hasil dari capaian ini tentu akan sangat berdampak pada peningkatan pelaksanaan tugas ke depan. Hal tersebut juga dapat dikatakan adalah sesuatu yang merupakan minimum requirement. Yang merupakan landasan dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI,” kata Prabowo (28/6).
Prabowo pun mengungkapkan apresiasi kepada kasatker dan kasubsatker yang telah bekerja keras menyajikan laporan keuangan yang berkualitas serta sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
“Ini merupakan hasil kerja keras kita bersama,” imbuhnya.
Meskipun demikian, Prabowo mengingatkan agar Kemhan dan TNI senantiasa memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dan kepatuhan terhadap ketentuan dalam melaksanakan setiap kegiatan.
“Oleh karenanya saya berharap, BPK RI untuk terus memberi arahan, asistensi, dan bimbingan kepada Kemhan dan TNI dalam hal pengelolaan serta penyajian laporan keuangan negara. Dengan demikian, dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berkualitas,” tuturnya.
Prabowo kemudian menekankan kepada para kasatker, kasubsatker di lingkungan Kemhan dan TNI agar menindaklanjuti rekomendasi yang ada dalam setiap laporan hasil pemeriksaan.
