JAKARTA, HOLOPIS.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani menyoroti sejumlah hal yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini, salah satunya yakni masalah subsidi di beberapa komoditas, mulai dari energi hingga perumahan.
Ani, sapaan akrabnya mengatakan bahwa subsidi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurutnya, peningkatan subsidi ini salah satunya karena meningkatnya jumlah penerima subsidi. Terkait subsidi dan kompensasi untuk komoditas energi misalnya, menurut bendahara negara itu kapasitasnya terus melonjak.
Di sisi lain, harga barangnya saat ini juga turut mengalami peningkatan. Dia pun semoat menyentil Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pertamina (Persero). Ani meminta Pertamina untuk turut mengendalikan penerima subsidi. Sebab, kata dia, subsidi yang disalurkan ke perusahaan pelat merah itu meningkat jumlahnya.
“Selain perbedaan harga meningkat, volumenya juga naik. Ini sebetulnya perlu dikendalikan oleh Pertamina. BBM untuk solar, dan mitan (minyak tanah) itu jumlah kiloliternya naik dari 5 juta jadi 5,6 juta. LPG 3 kg juga naik 2,4 juta metrik ton ke 2,5 juta metrik ton,” papar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa secara daring, Kamis (23/6).
Selain BBM dan LPG, Ani juga menyoroti perihal listrik bersubsidi yang jumlah penggunanya meningkat dari 37,4 juta pengguna menjadi 38,4 juta pengguna.
Tak hanya itu, subsidi untuk pupuk pun turut mengalami peningkatan, dari yang sebelumnya hanya 3,1 juta ton menjadi 3,5 juta ton. Subsidi perumahan pun turut menambah beban APBN, dengan peningkatan mencapai 17,8 ribu unit.
Meski demikian, Sri Mulyani tetap menaruh perhatian lebih pada kenaikan jumlah subsidi untuk BBM dan LPG. Pasalnya, total subsidi yang dikeluarkan pemerintah untuk kedua komoditas energi itu mencapai Rp75,3 triliun lebih. Angka tersebut hanya untuk subsidi Pertalite saja.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengungkapkan, jumlah kompensasi saat ini mengalami kenaikan yang cukup pesat, yakni mencapai Rp293,5 triliun.
Ia menjelaskan, kompensasi untuk BBM awalnya hanya Rp18,1 triliun. Namun, karena naiknya harga minyak dunia, kompensasi pun dinaikkan untuk menjaga harga BBM jenis Pertalite sebagai BBM penugasan tidak naik. Pemerintah pun menambah anggaran Rp 275 triliun hanya untuk kompensasi BBM.
“Jadi kompensasi tahun ini adalah Rp 18,1 triliun plus Rp275 triliun. Ini angka besar untuk kompensasi barang-barang yang naik,” kata Sri Mulyani.
“Ini lah yang menggambarkan APBN sebagai shock absorber, jumlah kebutuhan masyarakat meningkat, harga barang tinggi, namun tak ada perubahan harga,” tegasnya.
