JAKARTA, HOLOPIS.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bertemu dengan Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet di kantor PBB Jenewa, pada Selasa (14/6) kemarin.
Dalam pertemuan itu, Mahfud menyampaikan bahwa pemerintah terus berkomitmen dalam menangani dugaan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Ia menyebut bahwa komitmen tersebut merupakan salah satu dari janji politik Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat mayoritas terjadi di masa lalu, atau sebelum masa pemerintahan sekarang.
“Hanya satu kasus, yaitu kasus Paniai (Desember 2014) yang terjadi di masa pemerintahan Presiden sekarang. Untuk kasus ini, Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik pada Desember 2021 dan telah mulai bekerja melakukan penyidikan, memeriksa saksi-saksi, dan mengumpulkan alat bukti,” ungkap Mahfud.
Dalam kesempatan yang sama, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga menegaskan, bahwa pemajuan dan perlindungan HAM adalah prioritas bagi pemerintah Indonesia.
“Bahkan dalam situasi pandemi, Pemerintah justru semakin kuat menciptakan kebijakan-kebijakan baru guna menjaga hak-hak fundamental rakyat, seperti memberikan bantuan berupa bantuan langsung tunai (pandemic cash stimulus) dan kebutuhan pokok kepada masyarakat paling terdampak, maupun menjamin ketersediaan vaksin dan menjamin kesetaraan akses kesehatan bagi semua lapisan masyarakat,” jelas Mahfud
Hal itu tercermin dengan pemberian akses vaksin secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mahfud pun menyampaikan, bahwa saat ini sudah lebih dari 70 persen penduduk Indonesia telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua.
Kemudian terkait dengan isu Papua, Mahfud menjelaskan, bahwa pendekatan yang dilakukan pihaknya pada isu tersebut adalah pendekatan kesejahteraan dengan mengutamakan dialog.
Tak lupa pula, Mahfud juga turut menyinggung terkait sejumlah isu lain yang menjadi perhatian bersama seperti isu Myanmar, dampak perang di Ukraina, serta Keketuaan Indonesia di forum G20.
Sekadar informasi, Menko Mahfud dalam pertemuan ini turut didampingi oleh Perwakilan Tetap RI di PBB, Febrian Alphyanto Ruddyard, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam, Rina Soemarno, Staf Khusus Menko Polhukam Bidang Komunikasi, Rizal Mustary, dan Asisten Deputi Bidang Kerjasama Multilateral Polhukam, Ramadansyah.
