JAKARTA, HOLOPIS.COM – Meski isu penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah reda, bukan berarti wacana itu tak akan muncul kembali, selama aparat kepolisian belum bersikap soal laporan dugaan hoax big data.
Demikian dikatakan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M. Massardi menanggapi acara Rakernas V Relawan Pro Jokowi (Projo) yang dihadiri Presiden Jokowi di Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Ngargogondo, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (23/5).
“Apa yang tertangkap dari acara Projo itu kan sudah sesuai seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa penundaan pemilu dan perpanjangan periode merupakan bahaya laten,” kata Juru Bicara Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu, Senin (23/5).
Karena yang menjadi persoalan, menurut Adhie, klaim big data sebagai dasar kemunculan gagasan penundaan pemilu dan perpanjangan tiga periode masih dianggap “shahih”.
“Sejauh ini kan belum dinyatakan sebagai hoax oleh aparat berwajib. Sehingga sebagai basis gagasan, dia akan tetap berlaku,” kata Adhie.
Padahal, kata Adhie, banyak pendapat dari para akademisi, ahli, pakar, dan masyarakat menyatakan bahwa data dukungan atas perpanjangan periode abal-abal.
“Tetapi orang-orang di seputar Presiden Jokowi itu meyakini data itu benar. Karena belum ada yang memberikan penjelasan bahwa itu abal-abal, meskipun para ahli sudah menyatakan itu,” tegas Adhie.
Sepanjang big data tidak dinyatakan hoax, Adhie menilai, gagasan perpanjangan tiga periode dan penundaan pemilu akan tetap berjalan.
“Bahwa kemudian ada jadwal pemilu yang kemarin ditetapkan, itu kan jadwal pemilu, jadwal yang bisa bergeser kapan saja. Jadwal kawin saja bisa berubah,” tukas Adhie.
Apalagi, sambung Adhie, kejelasan tahapan menuju pemilu belum dipastikan pihak berwenang, baik soal mekanisme, instrumen KPU di bawahnya, hingga persoalan anggaran.
“Meskipun anggaran sudah disahkan, kita tidak tahu apakah uangnya ada atau tidak. Kalau sampai hari H-nya ternyata uangnya enggak ada, bisa terjadi pemilu ditunda. Penundaan kemudian mendapat legitimasi sebagaimana klaim atas kehendak rakyat sesuai big data,” tegas Adhie.
Oleh karena itu, Adhie meminta polisi segera menyatakan status big data soal dukungan perpanjangan periode maupun penundaan pemilu.
“Big data ini sudah membuat kegaduhan di mana-mana dan tidak dinyatakan hoax juga. Maka dengan demikian, ini masih dianggap benar dan berpotensi akan menimbulkan kegaduhan berkelanjutan,” pungkas Adhie.
